Breaking News:

Berita Palangkara

Kerja Aparatur Sipil Negara dan Kantor Swasta di Palangkaraya 75 Persen di Rumah

Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali menerapkan pengaturan jam masuk bekerja untuk pegawai Pemko Palangkaraya dan perkantoran lain

Penulis: Fathurahman | Editor: Edi Nugroho
banjarmasinpost.co.id / faturahman
Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali menerapkan pengaturan jam masuk bekerja untuk pegawai Pemko Palangkaraya dan perkantoran lainnya swasta maupun negeri sehubungan meingkatnya penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Kalteng tersebut.

Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin, telah mengeluarka aturan terkait pelaksanaan kerja di rumah dan di kantor tersebut melalui surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemko Palangkaraya berlaku untuk semua kantor yang ada atau berkedudukan di Palangkaraya.S

Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangkaraya nomor : 368/01/Satgas-19/BPBD/VII/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian Penyebaran Covid-19 mewajibkan perkantoran untuk kembali membagi kerja karyawan di rumah dan dikantor untuk menghindari penyebaran covid-19.

“Surat edaran terhitung mulai Kamis (8/7/2021) sejak awal ditandatangani dan diterbitkan atau diberlakukan untuk ditindaklanjuti dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17/2021 serta surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah,”ujar Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin.

Baca juga: Dua Hakim Terkonfirmasi Positif Covid-19, PN Banjarmasin Kurangi Aktivitas dan Optimalkan WFH

Baca juga: Berlakukan PPKM Mikro, Bupati HST Terapkan WFH Hingga Pembatasan Operasinal Restoran

Baca juga: Hindari Penyebaran Kluster Perkantoran, Pemkab Tanbu Kembali Terapkan WFH

Baca juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali 11-25 Januari 2021: Ini 8 Aturan, Penerapan WFH hingga Jam Tutup Mal

Sejumlah poin utama telah diatur dalam surat edaran wali kota tersebut dan wajib diterapkan diantaranya pembatasan kegiatan kerja atau perkantoran, baik dilingkup kementerian/lembaga/daerah BUMN/BUMD/ swasta, yakni diberlakukan ketentuan menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen.

Jam buka restoran rumah makan dan kafe untuk makan di tempat dibatasi hanya 25 persen jumlah meja kursi dari yang ada, dan maksimal melayaninya sampai pukul 17.00 WIB, sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20.00 WIB."Saya minta ketentuan yang telah ditetapkan ditaati," ujarnya, Jumat (9/7/2021).

Surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Setelah itu akan dievaluasi kembali, serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan penyebaran Covid-19 dan lebijakan berikutnya. (banjarmasinpost.co.id / faturahman).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved