Berita Kotabaru

 Soal Kewajiban Pengangkatan 1.500 PPPK, Ketua DPRD dan Sekda Kotabaru Kompak Sebut Penodongan

Pernyataan Ketua DPRD Syairi Mukhlis dengan Sekda Kotabaru H Said Akhmad seakan kompak, terkait keharusan daerah mengangkat PPPK

Penulis: Herliansyah | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID/HELRIANSYAH
Kantor pemerintah daerah di Jalan H Agus Salim, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Pernyataan Ketua DPRD Syairi Mukhlis dengan Sekda Kotabaru H Said Akhmad seakan kompak, terkait keharusan daerah mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedua beranggapan, Kewajiban mengangkap 1.500 PPPK ini dianggap sebuah penodongan oleh Pemerintah Pusat. 

Anggapan itu terlontar dari mulut mereka, jika pengangkatan PPPK sekaligus di tahun ini sangat menjadi beban keuangan daerah. Setiap tahun akan mengalokasikan anggaran Rp 109,5 Miliar

Alokasi anggaran akan dialokasikan mulai tahun 2023, sebab untuk tahun 2022 penggajian PPPK disediakan Pemerintah Pusat sebagai 'pemancing'. 

Baca juga: Pendaftaran CPNS Kalsel dan PPPK 2021, BKPP Kabupaten Tabalong Siapkan Dua Tempat Tes

Baca juga: Pendaftaran CPNS Kalsel dan PPPK 2021 Masih Berlangsung, Ini Jumlah  Pelamar di Tapin

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel dan PPPK 2021, BKD Tanbu: Pendaftaran hingga Verifikasi Tak Ada Tatap Muka

Persoalan sangat dilematis, tidak mengikuti anjuran Pemerimtah Pusat. Pengangkatan 1.500 PPPK sekaligus tahun ini, kabupaten tidak diberikan formasi CPNS. 

Persoalan lainnya, apabila mengangkat PPPK sekaligus. Sedangkan anggaran daerah sangat minim di tengah pandemi masih terjadi.

Ada kesan penodongan oleh Pemerintah Pusat, Kotabaru harus sekaligus mengangkat 1.500 PPPK di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit. 

Sementara daerah bakal tidak diberikan formasi CPNS, apabila tidak melaksanakan anjuran dari Pemerintah Pusat tersebut. 

Sebab, lanjut Syairi, selain alokasi Rp 109 miliar lebih menjadi beban daerah. Pun tunjangan-tunjangan lainnya bakal jadi beban APBD kabupaten. 

Senada diungkapkan Sekda Kotabaru H Said Akhmad, Pemerintah Pusat mengharuskan pengangkatan 1.500 PPPK guru sekaligus tahun ini akan sangat jadi beban keuangan daerah. 

Keharusan Pemerintah Pusat itu, dinilai menodong. Sementara formasi CPNS diberikan Pemerintah Pusat khususnya untuk Kotabaru sangat sedikit. 

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotabaru H Mingggu Basuki mengatakan, berdasar data kementerian dan data dinas pendidikan Kotabaru. 

Tahun ini penerimaan CASN (calon aparatur sipip negara). "Satu paket antara CPNS dengan PPPK," jelas Minggu Basuki. 

Tidak bisa dipisahkan sebab, lanjut Minggu Basuki, membatalkan salah satunya maka batal keduanya dan sebaliknya. 

Baca juga: Badan Kepegawaian Kabupaten Kotabaru Laporkan Angka Penggajian untuk PPPK kepada DPRD

Sedangkan untuk CPNS Kotabaru formasi didapat 127 formasi, sedangkan PPPK sebanyak 1.500. Walau terkait pengangkatan 1.500 PPPK sudah diusulkan ke kementerian, pengangkatan secara bertahap tapi ditolak. 

"Untuk penggajian PPPK tahun 2022 sudah dialokasi Pemerintah Pusat. Tapi untuk tahun 2023 dan seterusnya daerah. Dan, dibaca di undang-undang ASN, untuk PPPK dibayar APBD daerah," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co,id/Helriansyah)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved