Breaking News:

Wabah Corona di Kalteng

Pemko Palangkaraya Terapkan WFH, Sekda Pastikan Kinerja ASN Tetap Terpantau Melalui Aplikasi

Pemerintah Kota Palangkaraya, Senin (12/7/2021) mulai menerapkan aturan menekan penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan Work From Home

Penulis: Fathurahman | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/fathurahman
Kantor Pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah di Jalan Tjilik Riwut kilometer 5,5 Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Wali Kota Fairid Naparin, mengeluarkan aturan pembatasan jam kerja semua instansi pemerintah dan swasta di Palangkaraya Kalimantan Tengah, dengan membagi personel yang bekerja di kantor dan di rumah atau work from home (WFH).

Pelaksanaan aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangkaraya Nomor: 368/01/Satgas Covid-19/BPBD/VII/202 yang juga mengatur tentang pengetatan pembatasan kegiatan di perkantoran pemerintah maupun swasta.

Sesuai isi surat edaran tersebut, pembatasan kegiatan kerja perkantoran, baik di lingkup kementerian/lembaga/daerah BUMN/BUMD/ swasta, yakni WFH 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen.

Karyawan atau pegawai lebih banyak bekerja di rumah untuk menghindari penyebaran covid-19.

Baca juga: PTM Terbatas di HSS, Hari Pertama di SMPN 1 Kandangan, Safira Senang Sekolah Kembali

Baca juga: PTM Terbatas di HSU, Hari Pertama Masuk Sekolah, Siswa SDN Murung Sari 5 Amuntai Diminta Bawa Bekal

Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya, Senin (12/7/2021) mulai menerapkan aturan menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut, kembali melakukan Work From Home (WFH) untuk sebagian besar pegawainya.

Namun pengawasan terhadap kinerja pegawai tetap dipantau oleh pimpinan

Sekda Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menegaskan, Surat Edaran(SE) Wali Kota tersrbut sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17/2021 serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah.

"Kita mulai melakukannya untuk perkantoran di Palangkaraya," ujarnya.

Pemberlakuan WFH tersebut, sudah melalui pertimbangan dari berbagai aspek dalam rangka mengurangi risiko penularan Covid-19 di area perkantoran.

Baca juga: Pencurian Kalteng, Dua Warga Diamankan Polres Lamandau Berusaha Mencongkel ATM

Meski, WFH dan WFO, pelayanan publik dan kinerja ASN Pemko Palangkaraya tetap jalan, pemantauan dilakukan melalui sistem pelaporan kinerja dan kehadiran berbasis android /aplikasi.

“Pelaporan kinerja dan kehadiran pegawai kami tetap dilakukan melalui sistem aplikasi SISKA dan SIDAN. Dengan adanya sistem tersebut, setiap ASN Pemko Palangkaraya kinerjanya dapat terukur oleh atasan langsung. Kami terus memantau kinerja pegawai lewat sistem itu,” ujarnya.

Sekda menegaskan, bila ada perkantoran yang tidak taat akan ada sanksinya.

"Ada sanksi bagi perkantoran, baik di lingkup kementerian/lembaga/daerah BUMN/BUMD/ swasta, yang melanggar sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang meliputi sanksi administratif atau sanksi pidana.

banjarmasinpost.co.id / faturahman

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved