Breaking News:

Berita Kotabaru

Perekrutan 1.500 PPPK, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tunggu Sikap DPRD

Tidak mampu menggaji 1.500 PPPK yang harus direkrut tahun ini seperti diperintahkan pemerintah pusat, Pemerintah Kotabaru tunggu keputusan DPRD.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/HELRIANSYAH
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H Said Akhmad. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum bersikap terkait 1.500 formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diharuskan pemerintah pusat. 

Untuk itu, pemkab kotabaru melalui Sekda Kotabaru H Said Akhmad masih menunggu sikap DPRD tentang keharusan pengangkatan PPPK yang bakal menjadi beban anggaran keuangan daerah. 

Meski demikian, menurut Sekda, belum ada informasi lanjutan, terkait persoalan, disampaikan DPRD Kotabaru. Secara pribadi, dirinya ada wacana menunda pengangkatan 1.500 PPPK yang diharuskan sekaligus tahun ini. 

"Tapi saya masih menunggu informasi lanjutan dari DPRD. Karena, pengganjian PPPK menggunakan APBD kabupaten yang nilainya cukup besar," kata Said Akhmad kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (13/7/2021).

Baca juga:  Soal Kewajiban Pengangkatan 1.500 PPPK, Ketua DPRD dan Sekda Kotabaru Kompak Sebut Penodongan

Baca juga: Terkait Pengangkatan 1.500 PPPK, DPRD Kotabaru Minta BKPSDM Buat Kajian

Alasan Said menunda pengangkatan PPPK, apabila pemerintah pusat tetap kekeuh menolak pengangkatan secara bertahap seperti yang diusulkan Pemkab Kotabaru.

"Bukan menolak, tapi menunda. Kalau mengangkat sekaligus, duit dari mana untuk menggaji PPPK," terang Said. 

Itu pun, lanjut Sekda Kotabaru, pengangkatan PPPK 1.500 tidak bisa seluruhnya mengakomodasi calon dari guru lokal. Ada peluang dari luar, karena sistem pengangkatan secara online dan seleksi dilakukan pusat. 

"Kalau lulus semua dari Kabupaten Kotabaru. Kalau tidak dan semua dari luar Kotabaru, sementara penggajian dibebankan ke pemerintah kabupaten," terangnya. 

Baca juga: PPPK Khusus Guru Honor, BKPSDM Kotabaru Usulkan Formasi Umum untuk Tenaga Nonpegawai dan Nakes

Baca juga: Pendaftaran PPPK di Kotabaru, Hanya Tenaga Guru dan Kesehatan Prioritas

Terpisah, di sisi lain tidak mungkin langsung memberhentikan guru yang tidak lulus seleksi. "Ya, ini soal hati nurani. Mungkinlah daerah langsung memberhentikan," ceplosnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved