Breaking News:

Bumi Tuntung Pandang

Tanah Laut Pacu Income dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Segini Realisasinya Saat Ini

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus berupaya mendongkrak pendapatan dari berbagai sektor. Di antaranya dari Paj

Penulis: Idda Royani | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/idda royani
Suasana warga membayar pajak di kantor Bapenda Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, Senin (12/7). 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus berupaya mendongkrak pendapatan dari berbagai sektor. Di antaranya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tahun ini pendapatan dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp 4,35 miliar. Data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tala, Selasa (13/7/2021), hingga akhir Juni 2021 terealisasi Rp 1.166.402.021.

Kepala Bapenda Tala Drs H Surya Arifani MSi optimistis target tersebut dapat dicapai meski saat ini telah memasuki semester kedua. "Biasanya menjelang akhir batas waktu pembayaran PBB terjadi lonjakan pembayaran," sebutnya.

Dikatakannya, batas akhir pembayaran PBB pada 31 Oktober mendatang. Jumlah total SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) di Tala tahun ini sebanyak 132.653 lembar.

Baca juga: Penerimaan PBB-KB Kalsel Periode Mei-Juni 2021 Minus 5,13 Persen, Imbas Peniadaan Mudik

Baca juga: Nasib Skuad Persib Bandung Pasca Liga 1 Ditunda, Ini Penjelasan Direktur PT PBB

Baca juga: Konsumsi BBM Jenis Ini Naik, Realisasi  PBB-KB di Kalsel Capai Rp 93 M

Baca juga: Bupati Tabalong dan Unsur Pimpinan Daerah Bayarkan Sendiri Tagihan PBB P2

Para wajib pajak diimbau segera menunaikan kewajiban membayar PBB masing-masing. Pasalnya lebih cepat akan lebih baik, karena jika menunda-nunda kadang justru bisa menjadi lupa.

Suasana warga membayar pajak di kantor Bapenda Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, Senin (12/7).
Suasana warga membayar pajak di kantor Bapenda Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, Senin (12/7). (Banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Ketika pembayaran PBB dilakukan setelah berlalunya batas waktu, sebut Surya, maka bakal dikenai sanksi denda yakni sebesar dua persen. "Sebanyak-banyaknya hingga 48 persen atau 24 bulan," paparnya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga berencana menggelar acara Pekan Panutan Pajak. Namun saat ini masih sedang dikonsultasikan dengan Satgas Penanganan Covid-19 terkait memungkinkan tidaknya kegiatan itu dilaksanakan.

Pengalaman selama ini penyelanggaraan Pekan Panutan Pajak cukup berdampak positif terhadap animo masyarakat membayar PBB. Setidaknya, publik akan teringat bahwa pembayaran PBB telah saatnya ditunaikan.

Lebih lanjut Surya berharap semua objek pajak di daerah ini selalu sadar dan taat membayar pajak secara tepat waktu. Pasalnya dana yang terhimpun sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

Termasuk di antaranya pajak hiburan di kawasan objek wisata. "Contohnya pengelola Pantai Turki di Desa Swarangan yang selama ini cukup taat pajak, tepat waktu dan tertib administrasi, selalu menggunakan karcis masuk," sebutnya.

Pengelola pantai yang berada di wilayah Kecamatan Jorong tersebut bahkan mendapat apresiasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.

Pantai Turki merupakan salah satu objek wisata di Tala yang dikelola secara pribadi. Wisata lainnya yang juga dikelola pribadi yaitu Pantai Asmara di Desa Muara Asamasam, Kecamatan Jorong.

Lalu, Taman Mahoni di Desa Ujung Kecamatan Batibati. Taman Permana di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, dan Taman Hijau Rindang di Desa Pagatanbesar di Kecamatan Takisung. (aol)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved