Breaking News:

HSU Mantap

Anggota DPRD Kabupaten HSU Setujui Raperda tentang Pembangunan Rumah Sakit

Anggota DPRD Kabupaten HSU setujui raperda pemnbangunan RSUD Pambalah Batung menjadi perda. Diharapkan, pemkab memperhatikan saran kritik dewan.

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Alpri Widianjono
PEMKAB HSU
Bupati H Abdul Wahid HK menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna terkait raperda tentang pembangunan RSUD Pambalah Batung, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Anggota dewan menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Amuntai, Kalimantan Selatan.

Agendanya, Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Dalam laporan, Teddy Suryana mewakili semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten HSU menyampaikan bahwa DPRD dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah.

Setelah ini, dilanjutkan ke tahap berikutnya, guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten HSU.

Kemudian, Teddy juga mengharapkan diterimanya saran dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang ada di DPRD dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemkab HSU, khususnya teknis yang membidangi.

Bupati H Abdul Wahid HK menyaksikan pimpinan dewan menandatangani dokumen setelah Rapat Paripurna mengenai pembangunan RSUD Pambalah Batung, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Amuntai, Kalimantan Selatan.
Bupati H Abdul Wahid HK menyaksikan pimpinan dewan menandatangani dokumen setelah Rapat Paripurna mengenai pembangunan RSUD Pambalah Batung, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. (PEMKAB HSU)

Sementara itu, Bupati HSU H Abdul Wahid HK menyampaikan bahwa sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda, terlebih dulu akan disampaikan kembali kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan untuk dimintakan nomor register Raperda.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 100 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  Pembentukan Hukum Daerah, Bupati wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama terhitung 3 hari sejak menerima. Rancangan peraturan daerah yang belum mendapat nomor register, tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh diundangkan dalam lembaran daerah.

"Rancangan Peraturan Daerah ini telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dan telah mendapatkan hasil fasilitasi, sebagaimana surat Gubernur Nomor 188.342/00995/kum/2021, tanggal 7 juli," ujarnya. 

Dari hasil fasilitasi tersebut, judul Raperda yang diusulkan mengalami perubahan.

Semula dengan judul Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, diubah menjadi Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. (Aol/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved