Vaksinasi Gotong Royong

1,4 Juta Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Untuk Program Vaksinasi Gotong Royong

Sebanyak 1.408.000 dosis vaksin Sinopharm tiba di Indonesia, Jumat (16/7/2021) siang. Vaksin ini untuk program Vaksinasi Gotong Royong.

Instagram @jokowi
Vaksin Sinopharm tiba di Indonesia.1,4 Juta Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Untuk Program Vaksinasi Gotong Royong 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Sebanyak 1.408.000 dosis vaksin Sinopharm tiba di Indonesia, Jumat (16/7/2021) siang.

Vaksin Sinopharm ini rencananya digunakan untuk program Vaksinasi Gotong Royong yang digagas pemerintah Indonesia. Untuk mendapatkan vaksin ini, individu masyarakat harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, Pemerintah Indonesia terus menambah ketersediaan vaksin Covid-19 untuk percepatan vaksinasi di Tanah Air.

Tidak hanya memberikan vaksin secara gratis terhadap masyarakat luas, pemerintah juga menyediakan vaksin berbayar.

Vaksin SInopharm yang akan digunakan dalam program vaksinasi berbayar itu, diangkut Pesawat Garuda Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang tadi.

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Indonesia Kedatangan 1,4 Juta Vaksin Sinopharm untuk Program Vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Individu di Indonesia Tuai Kritikan Organisasi Kesehatan Dunia

Baca juga: CARA Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Online di pedulilindungi.id, Siapkan NIK dan Nomor HP

"Penerimaan vaksin ini tahap ke 4 dari rangkaian kedatangan vaksin sinopharm yang merupakan bagian dari pengadaan vaksin gotong royong yang dilaksanakan oleh kimia farma bekerja sama dengan sinopharm dengan total suplai sebesar 15 juta vaksin," ujar Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury saat menerima kedatangan vaksin.

Dalam waktu dekat kata dia, Indonesia akan kembali kedatangan 1 juta vaksin pada 19 Juli mendatang, kemudian ditambah dua juta dosis vaksin di minggu terkahir Juli.

"Jadi dalam Juli ini Insyallah menerima kurang lebih 6 juta vaksin sinopharm yang merupakan bagian vaksin gotong royong," katanya.

Dengan ketersediaan vaksin Gotong Royong diharapkan dapat menjadi opsi tambahan bagi masyarakat yang ingin mendukung tercapainya target vaksinasi nasional. Membantu agar target dua juta vaksinasi per hari dapat terpenuhi agar segera tercapai herd immunity.

"Ini juga diharapkan membantu WNA yang bertugas atau yang tinggal di Indonesia agar juga bisa terlindungi," pungkasnya.

Seorang staf medis menunjukkan dosis vaksin Sinopharm buatan China untuk memvaksinasi Menteri Kesehatan Serbia di institut virologi di Beograd pada 19 Januari 2021.
Seorang staf medis menunjukkan dosis vaksin Sinopharm buatan China untuk memvaksinasi Menteri Kesehatan Serbia di institut virologi di Beograd pada 19 Januari 2021. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

* Vaksinasi Berbayar Dikritik WHO

Kebijakan vaksin berbayar yang diterapkan di Indonesia mendapatkan kritikan dari organisasi kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization).

Vaksin berbayar yang disebut sebagai vaksin gotong royong itu dinilai tidak tepat diterapkan di masa pandemi seperti sekarang.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengizinkan adanya vaksin Covid-19 berbayar yang dapat diakses masyarakat secara indvidu.

Program vaksin berbayar ini dikenal dengan program Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Beberapa waktu lalu, akibat kritikan dari sejumlah kalangan di dalam negeri, penerapan program vaksinasi gotong royong tersebut sempat ditunda pelaksanaannya.

Tak hanya di dalam negeri, vaksin berbayar juga mendapat kritikan dari WHO.

Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul WHO Kritik Vaksinasi Gotong Royong Individu di Indonesia, Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat.

Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.

Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19.

"Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses."

"Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.

Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerja sama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO.

Linstrand mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik dan lain.

Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO dan lainnya."

"Tentunya mereka memiliki akses vaksin gratis hingga 20% dari populasi, yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX."

"Yang sama sekali tidak mungkin dipungut biaya," jelasnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan.

Ia pun menyinggung soal situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yang semakin memburuk.

Dikatakannya, jumlah kematian akibat kasus Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebih India.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%."

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX."

"Jadi, saya pikir, vaksinasi gratis dalam kampanye vaksinasi massal, mengutamakan vaksinasi pihak yang paling rentan dan petugas kesehatan adalah rencananya (Indonesia)," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Hari Ketiga, Dandim Banjar Berikan Edukasi Prokes ke Peserta

Baca juga: Vaksinasi dari Puskesmas Tapin Utara Kalsel Terhenti karena Stok Habis

Penjelasan Menkes soal Vaksin Covid-19 Berbayar

Seperti diketahui, pengadaan vaksin Gotong Royong Individu bertujuan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya herd immunity di masyarakat secepatnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksin gotong royong merupakan opsi atau pilihan bagi masyarakat.

"Vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa mengambilnya atau tidak."

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusaahan maupun individu," ucap Budi dalam konferensi persnya secara virtual, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021)

Program vaksin individu ini diadakan karena banyak perusahaan yang belum bisa mengakses vaksin gotong royong dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Seperti, perusahaan-perusahaan pribadi hingga perusahaan kecil.

"Banyak pegusaha yang melakukan kegiatannya, dan belum bisa mendapatkan akSes vaksin gotong royongnya dari KADIN."

"Mereka mau mendaptakan akses gotong royong, tapi belum bisa masuk programnya KADIN," jelas Budi.

Selain itu, vaksin berbayar ini juga dapat menyasar kepada Warga Negara Asing (WNA) yang memang tinggal dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"WNA yang sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha, beraktivitas di bidang seni atau kuliner, ingin mendapatkan akses vaksin gotong royong, bisa mendapat akses gotong royong individu," tuturnya.

Lanjut Budi, vaksin gotong royong individu ini akan dimulai ketika vaksin yang diterima pemerintah sudah banyak jumlahnya.

Ia kembali mengingatkan, program itu sebagai bentuk perluasaan akses vaksin yang bisa diambil masyarakat atau tidak.

"Kita bulan ini akan mendapatkan (vaksin) 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta."

"Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain, semua tersedia," kata Budi. (Tribunnews.com/Shella Latifa)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved