Breaking News:

Berita Kotabaru

Soal Pengangkatan PPPK, Ketua DPRD Serahkan Sepenuhnya ke Pemkab Kotabaru

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengambil sikap terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi persoalan di

Penulis: Herliansyah | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Kantor DPRD Kotabaru 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengambil sikap terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (menjadi persoalan dilematis daerah.

Syairi menegaskan, mengembalikan sepenuhnya soal itu ke pihak eskutif yang memiliki wewenang penuh soal pengangkatan PPPK. Menjadi beban daerah, karena oleh Pemerintah Pusat, daerah diharuskan mengangkat 1.500 PPPK guru sekaligus.

Selain berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 di pasal 5 ayat (2) jelas, honor diangkat oleh daerah gaji dan tunjangan akan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Otomatis APBD kita kan," terang Syairi kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel, Inilah Jumlah Pelamar Pegawai dan PPPK di Kabupaten HSS

Baca juga: 2.445 Formasi Dibuka Kemenhub di Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Akses sscasn.bkn.go.id untuk Daftar

Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Tiga Formasi PPPK di Kabupaten Tanbu Tak Ada Pelamar

Menjadi alasan, DPRD menyerahkan sepenuhnya terkait teknis dan seleksi kepada Pemkab Kotabaru. Selain dipastikan Syairi, Pemkab sudah memperhitungkan terkait kemampuan keuangan daerah hanya bisa mengangkat 500 orang per tahunnya dari 1.500 formasi diharuskan pusat tahun ini sudah tuntas.

"Pemkab pasti ada perhitungan. Kami di DPRD hanya meminta agar dipertimbangkan kembali. Supaya tidak berdampak negatif terhadap APBD Kotabaru," ucap Syairi.

"Jadi kenapa Pemkab akan mengangkat pertahun 500 orang, berarti sudah memperhitungkan. Kalau langsung 1.500 Pemkab tidak mampu, sebab Pemkab pengguna anggaran," sambung Syairi.

Sebaliknya, bila Pemkab mengajukan mampu, DPRD otomatis akan menyetujui. "Kalau menyatakan tidak mampu, berarti mereka (Pemkab) sudah memperhitungkan," beber Syairi.

Apalagi Syairi tidak menepis, sempat ada nada dilontarkan Sekretaris Daerah akan menunda pengangkatan PPPK dengan pertimbangan karena kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan.

"Sepenuhnya dikembalikan ke DPRD. Dengan merujuk kepada kemampuan keuangan daerah," pungas Syairi.

Sebelumnya Sekda Kotabaru Said Akhmad menegaskan, daerah tidak sanggup jika harus mengangkat 1.500 PPPK sekaligus.

Said Akhmad, pun sudah bersurat ke Menpan agar pengangkatan PPPK dilakukan bertahap 500 pertahun. Namun ditolak, dengan sanksi tidak diberikan formasi CPNS bila tidak melaksanakan keinginan pemerintah pusat.

"Kalau mengangkat 1.500 duit yang mana untuk membayar gaji dan tunjangan. Sementara PPPK setara dengan PNS hanya pensiunan yang mereka tidak dapat," pungkas Said Akhmad.
(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved