Breaking News:

Berita Kabupaten Banjar

VIDEO DPRD Kabupaten Banjar Bentuk Pansus untuk Bahas 3 Perusahaan Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Banjar bahas raperda tentang Badan Hukum BUMD, yaitu PD Pasar Bauntung Batuah, PD Baramarta dan PDAM Intan Banjar, serta SOTK.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA  - Empat rancangan peraturan daerah diajukan Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kini dibahas Panitia Khusus (Pansus). 

Raperda itu adalah perubahan Badan Hukum BUMD, yaitu PD Pasar Bauntung Batuah, PD Baramarta dan PDAM Intan Banjar, serta Raperda SOTK. 

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Muhammad Rofiqi, Kamis (15/7/2021), mengatakan, rancangan peraturan daerah yang dinilai krusial dan menyangkut hajat masyarakat dilakukan dan dibahas dalam Pansus. 

Ia menilai komposisi Pansus dengan jumlah 15 anggota akan mudah membahas raperda hingga tuntas. 

Menurutnya kinerja DPRD Kabupaten Banjar diukur dari berapa raperda yang dihasilka setiap tahun. 

Baca juga: Hujan Interupsi di DPRD Kabupaten Banjar Saat Bahas Status PDAM

"Saya harap lima raperda selesai sebelum akhir tahun dan tahun berikutnya meningkat 10 raperda," katanya, Kamis (15/7/2021)   

Dari empat raperda yang dibahas dalam Pansus, tiga merupakan raperda yang sudah lama dibahas, yaitu terkait badan hukum usaha milik daerah. 

Sebelumya, tiga raperda tentang BUMD sudah dibahas Komisi II hingga tingkat dua atau tingkat pemandangan akhir fraksi.  Sedangkan Raperda tentang SOTK baru Pemerintah Kabupaten Banjar masih dibahas di Komisi I. 

Dibentuknya Pansus, otomatis mengambil alih pembahasan  yang  sudah berjalan di Komisi I dan Komisi II selama ini. 

Ketua Pansus PDAM Intan Banjar, H Gusti Abdurrahman, mengaku, setelah Pansus mendapat surat keputusan dari pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, pihaknya akan melaksanakan rapat dengan anggota Pansus. 

Baca juga: Enam Kepala Keluarga Korban Longsor di Kabupaten Banjar Disarankan untuk Relokasi

Baca juga: Puluhan Rumah di Kabupaten Banjar Kalsel Terancam Amblas Masuk Sungai Riam Kiwa

Anggota Pansus PDAM Intan Banjar,  terdiri dari perwakilan 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banjar. Posisinya sama dengan Komisi II yang terdiri dari utusan fraksi di DPRD Kabupaten Banjar.  

Namun dinamika pembahasan Raperda tentang PDAM Intan Banjar menjadi Perseroan Terbatas Intan Banjar menjadi alot. 

Alotnya pembahasan Raperda tentang PDAM Intan Banjar  karena melibatkan tiga kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved