Breaking News:

Kapuas Kota Air

Pemerintah Kabupaten Kapuas Dapat Penghargaan dari BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Edi Nugroho
DPMD KAPUAS
Kepala DPMD Kapuas Yanmarto menunjukkan penghargaan yang diterima Pemkab Kapuas atas dukungan dan partisipasi dalam integrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penghargaan tersebut atas dukungan dan partisipasi dalam integrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kapuas, Yanmarto, Sabtu (17/7/2021) menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPJS karena Kabupaten Kapuas pertama di Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dimana pembiayaan nya empat persen dari APBD Kabupaten, selebihnya satu persen pembiayaannya dari APBDes/ADD.

Baca juga: Tim BPJS Kunjungi Pengurus Baznas Kabupaten Kapuas untuk Bahas Kerja Sama

Baca juga: Polisi Kantongi Identitas Peretas Data BPJS Kesehatan, Terlacak Melalui Mata Uang Kripto

Baca juga: Dapat Keluhan Jaminan Sosial Kesehatan, Ombudsman Kalsel Sambangi BPJS

Baca juga: Data BPJS Kesehatan yang Bocor Termasuk ASN, TNI & Polri, Tjahjo Kumolo Minta Kemkominfo Usut Tuntas

Yanmarto mengungkapkan, hal tersebut telah dianggarkan sekitar Rp. 2,1 miliar untuk keperluan BPJS Kesehatan bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

"BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi peran Pemkab Kapuas atas kepeduliaan terhadap perlindungan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa. Program ini tentu berimbas pada peningkatan rasa aman, lebih merasa terlindungi dan kinerja jadi lebih bersemangat,” bebernya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, program itu sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Layanan BPJS Kesehatan dari program itu sendiri mengcover untuk pasangan suami dan isteri, serta tiga anak yang belum menikah, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

"Saya berharap agar program ini tetap berlanjut dengan dukungan dari semua pihak dan ke depannya Pemerintah Desa dapat selalu mengupdate data kepesertaannya secara berkala agar layanan ini berjalan maksimal," tuturnya.

Kemudian, Yanmarto mengimbau agara Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memanfaatkan program ini untuk menjaga dan memelihara kesehatan diri dan keluarganya sebaik mungkin. "Bermuara pula pada peningkatan kinerja," pungkasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved