Breaking News:

Berita Kotabaru

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad Pastikan Tunda Pengangkatan PPPK

Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan menunda pengangkatan 1.500 PPPK yang diperintahkan pemerintah pusat dikarenakan tidak akan mampu menggaji mereka.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/HELRIANSYAH
Said Akhmad, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan, bisa dipastikan menunda rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepastian penundaan setelah DPRD menyerahkan sepenuhnya teknis pengangkatan PPPK ke pihak eksekutif.

Dalam surat dari DPRD Kotabaru, mekanisme pengangkatan PPPK diserahka sepenuhnya ke pemkab. Namun dewan mengingatkan, dengan pertimbangan, harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diketahui, pemerintah pusat mengharuskan pengangkatan 1.500 PPPK sekaligus pada tahun ini. Sedangkan situasi kondisi keuangan pemkab kotabaru sedang sulit.

Walau pemerintah pusat memberikan stimulan, yakni tahun 2022 penggajian PPPK dialokasikan dari APBN, tapi tahun berikutnya dan seterusnya dibebankan ke APBD kabupaten.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kotabaru Sediakan Bapokting Murah, Ini Jadwal Hari Penjualannya

Baca juga: Berpartisipasi di Pameran Lukisan di Taman Budaya Kalsel, Pelukis Kotabaru Angkat Tari Topeng

Sedangkan pemkab kotabaru sudah mengirim surat agar pengangkatan PPPK dikhususkan untuk guru itu dilakukan bertahap hingga 2023. Namun surat disampaikan tidak direspons atau ditolak KemenPAN.

Dikatakan Sekda Kotabaru H Said Akhmad saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021), pemkab akan mengambil opsi menunda pengangkatan 1.500 PPPK.

Dijelaskannya, di dalam surat yang dikirim ke  DPRD terkait pengangkatan PPPK, pemkab kotabaru diminta untuk memperhitungkan kemampuan APBD. 

Sementara, pemkab kotabaru, sambung Said Akhmad, sudah memohon ke pusat pengangkatan PPPK bertahap. Tidak bisa sekaligus 1.500. Namun, ditolak. 

"Jadi, disampaikan juga oleh Bupati dan Kepala BKPSDM. Bupati bilang kalau dipaksakan (langsung 1.500) tidak mungkin. Selain itu, ada surat dari DPRD yang meminta melihat kemampuan keuangan daerah. Jadi satu bahasa, kalau mengangkat 1.500 PPPK, tidak mungkin. Daerah tidak ada mampu membayar," sambungnya. 

Baca juga: Kotabaru Masih Ada Cadangan 80 Tempat Tidur Untuk Pasien Covid-19

Baca juga: Asisten II Setda Kotabaru Secara Simbolis Serahkan Beras Bantuan kepada 417 KPM

Selain itu, belum tentu guru di Kabupaten Kotabaru bisa lulus semua karena pengangkatan secara online. Semua bisa mendaftar, termasuk tentunya  warga dari luar Kabupaten Kotabaru.

"Kita (Kotabaru) kalah di SDM. Jadi, bukan memecahkan masalah. Jika daerah menetapkan pengangkatan, kami  bisa memprioritaskan guru di Kabupaten Kotabaru. Inikan dari pusat. Belum tentu jumlah guru yang sekian yang  berasal dari Kabupaten Kotabaru, terjamin lulus," beber Said Akhmad. 

Oleh karena itu, lanjut Said Akhmad, sistem ini bukan memecahkan masalah bagi daerah. "Permasalahan, jelas akan dihadapi di kemudian hari. Tidak bisa menggaji. Jadi, kalau menunda, pasti akan terjadi," pungkas Said Akhmad. 

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved