Breaking News:

Berita Kotabaru

Resmi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Surati MenPAN RB Tidak Angkat 1.500 PPPK

BKPSDM Kabupaten Kotabaru kirim surat ke MenPAN RB, melaporkan tentang ketidaksanggupan mengangkat 1.500 PPPK tahun ini karena tidak ada anggarannya.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/HELRIANSYAH
ILUSTRASI – Kantor Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan, resmi menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait penundaan ini, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotabaru telah mengirim surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB )

Isinya, bahan laporan pemkab kotabaru yang tidak sanggup bila harus mengangkat 1.500 PPPK sekaligus tahun ini seperti diharuskan pemerintah pusat. 

Dengan alasan, kondisi keuangan daerah yang tidak memadai, kalau harus mengangkat 1.500 PPPK sekaligus tahun ini.

"Kami sudah bersurat ke Menpan-RB terkait penundaan. Ya, kalau satu batal (PPPK), maka batal keduanya (formasi CPNS. Jadi CPNS juga tidak berproses," kata Minggu Basuki, Kepala BKPSDM Kotabaru, Selasa (19/7/2021).

Baca juga: Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad Pastikan Tunda Pengangkatan PPPK

Baca juga: Badan Kepegawaian Kabupaten Kotabaru Laporkan Angka Penggajian untuk PPPK kepada DPRD

Meski demikian, pihaknya tetap meminta ada formasi 500 agar CPNS tetap jalan, terlepas disetujui atau tidaknya oleh Pemerintah Pusat permintaan yang disampaikan. 

Sementara itu, tanggapan dari seorang guru honorer di salah satu sekolah di Kotabaru, Sofyan, akan mengikuti apapun yang menjadi kebijakan dinas atau pemkab kotabaru

Menurut Sofyan, tidak mungkin pengangkatan 1.500 PKK dipaksakan. Walau pun dipaksakan, tidak bisa juga dilaksanakan kalau dananya tidak tersedia. 

"Kalau penundaan dilakukan, tidak masalah juga. Tapi, tetap menunggu juga sifatnya," terang Sofyan.

Walau diakuinya, ada rasa kecewa. Karena, beberapa daerah lain melaksanakan pengangkatan PPPK. Sementara, di Kabupaten Kotabaru tidak.

Baca juga: Terkait Pengangkatan 1.500 PPPK, DPRD Kotabaru Minta BKPSDM Buat Kajian

Baca juga: Diharuskan Mengangkat 1.500 PPPK Tuntas Tahun Ini, Sekda Kotabaru : Pakai Uang Yang Mana 

"Tunggu-tunggu kapan. Ditambah lagi kabar yang simpang siur. Beberapa kali dicek di web resminya, tapi tetap tidak ada," katanya. 

Selain tetap menunggu, Sofyan tetap berharap ada solusi terbaik dari Pemerintah Daerah. Jadi sifatnya menunggu saja keputusannya seperti apa," tandasnya. 

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved