Breaking News:

Berita Banjarbaru

VIDEO Pemko Banjarbaru Terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level III

Kota Banjarbaru masuk dalam salah satu kota darurat Covid 19 saat ini setelah masuk dalam memenuhi ketentuan PPKM level III berdasarkan data Komite Pe

Penulis: Khairil Rahim | Editor: Edi Nugroho

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Kota Banjarbaru masuk dalam salah satu kota darurat Covid 19 saat ini setelah masuk dalam memenuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) level III berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Pusat (KPC-PEN).

Menindaklanjuti hal itu Wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin langsung mengumpulkan Pimpinan SKPD, Forkompimda, Babinsa dan Babinkamtibmas, Direktur RSDI dan Kalakhar BPBD di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Rabu (21/7/2021) siang.

Wali Kota Aditya mengatakan mengacu data yang dikeluarkan KPC-PEN itu, Kota Banjarbaru masuk level III dan sesuai pedoman pusat itu maka PPKM level III diluar Jawa dan Bali berlaku mulai tanggal 21 hingga 31 Juli 2021.

"Nanti dalam 1-2 hari Surat Keputusan Bersama akan kita terbitkan terkait dengan PPKM Level III ini," kata pria akrab disapa Ovie ini.

Baca juga: Banjarmasin Diisukan Berstatus PPKM Level 3, Ini Reaksi Wali Kota H Ibnu Sina

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Akan Terapkan PPKM Level 3, Mal Buka Sampai Pukul 17.00 Wita

Baca juga: Banjarmasin PPKM Level 2, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tetap Berlanjut

Baca juga: Instruksi Mendagri Tiga Daerah Kalteng Masuk Level 3, PPKM Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021

Terkait hal itu, Ovie pun meminta seluruh jajarannya agar mematuhi PPKM Level III yang berlaku selama 10 hari tersebut.

Kemudian, Ovie menjabarkan, dalam pelaksanaan PPKM Level III ini tidak memberikan izin kegiatan apapun termasuk juga resepsi perkawinan.

"Dalam hal ini kami tidak melarang adanya pernikahan, namun berupaya untuk berupaya menekan penularan Covid 19 selama 10 hari ini," kata dia.

Selain itu juga dalam rapat ini Ovie meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan rumah dinas untuk persiapan penuhnya rumah sakit.

"Misalnya rumah dinas puskesmas, rumah dinas camat dan rumah dinas lainnya, difungsikan untuk menampung warga yang menjalani isolasi mandiri," sebut dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved