Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Sidang Perdana PHPU PSU Pilgub Kalsel, Kuasa Hukum H2D Bacakan 7 Dalil Permohonan

Sidang perdana perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel dengan nomor perkara 24/PHP.GUB-XIX/2021 digelar di Mahkamah Konstitusi (

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Youtube Mahkamah Konstitusi RI
Bambang Wijoyanto sebagai Kuasa Hukum Pemohon Paslon Pilgub Kalsel Nomor Urut 2 membacakan pokok permohonan di sidang MK. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang perdana perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel dengan nomor perkara 24/PHP.GUB-XIX/2021 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (21/7/2021).

Dipimpin Ketua Majelis Hakim, Aswanto dan dua Hakim MK lainnya, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih, sidang beragendakan pembacaan pokok permohonan dari pemohon yaitu Paslon Nomor Urut 2 Pilgub Kalsel Tahun 2020 H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D).

Sidang juga dihadiri oleh pihak termohon yaitu Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji sebagai principal termohon didampingi kuasa hukum dan pihak Bawaslu Provinsi Kalsel diwakili Komisionernya, Noorhalis Majid.

Lalu pihak terkait dalam hal ini Paslon Nomor Urut 1 H Sahbirin Noor-H Muhidin (Paman BirinMu) juga hadir diwakili kuasa hukumnya, Imam Nasif dan Rivaldi.

Baca juga: Tim Denny Indrayana Perbanyak Alat Bukti Jelang Sidang MK tentang PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Sidang PSU Pilgub Kalsel Digelar Besok di MK, Ini Tanggapan Kedua Kubu

Baca juga: Kapolda Kalsel: Tak Ada Pengamanan Khusus Sidang PHPU PSU Pilgub Kalsel Oleh MK

Baca juga: Kapolda Kalsel: Tak Ada Pengamanan Khusus Sidang PHPU PSU Pilgub Kalsel Oleh MK

Baca juga: Denny Indrayana Gugat Hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 ke MK, KPU Tunda Penetapan

Selain itu, sejumlah peserta sidang dari masing-masing pihak juga ada pula yang hadir secara daring.

Pokok permohonan dari Pemohon yaitu Paslon (H2D) dibacakan oleh dua kuasa hukumnya, Dr Heru Widodo dan Dr. Bambang Wijoyanto.

Kuasa hukum H2D membacakan tujuh dalil permohonan disertai ratusan alat bukti yang menjadi dasar permohonannya, termasuk alasan mengapa MK mereka nilai perlu mengesampingkan ambang batas dan memeriksa pokok permohonan.

Tujuh pokok dalil tersebut terkait pelanggaran dan kecurangan yang diyakini pemohon terjadi dalam pelaksanaan PSU yaitu pertama, Politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Paslon Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan PSU.

Kedua, Cagub Paslon Nomor Urut 1 secara langsung melakukan politik uang, ketiga, Paslon Nomor Urut 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses (timses).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved