Breaking News:

Berita Tapin

VIDEO Zona WBK dan WBBM Dicanangkan Bupati Tapin M Arifin Arpan

Pencanangan zona integritas di lingkup Pemkab Tapin sebagai media koordinasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Penulis: Stanislaus Sene | Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID,  RANTAU -  Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, bubuhkan tanda tangan di spanduk, piagam dan maklumat, Rabu (21/07/2021).

Kegiatan ini adalah pencanangan Kabupaten Tapin sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), bertempat di kantor bupati, kota rantau, Kalimantan Selatan.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan, mengatakan, maksud pencanangan zona integritas di lingkungan Pemkab Tapin sebagai media koordinasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel.

“Dalam pembangunan zona integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai, serta memperhatikan unsur-unsur pendukung seperti berbagai inovasi dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Baca juga: Idul Adha 2021, Kejari Tapin Antar Daging Kurban ke Rumah Warga Terdampak Covid-19

Baca juga: Iduladha 1442 H, Polres Tapin Bagikan Ribuan Paket Daging untuk Masyarakat

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel, Inilah Jumlah Pelamar Penerimaan CASN dan PPPK di Tapin

Baca juga: Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Akan Kembali Digelar, PMD Tapin Harapkan Keterlibatan ini

Ia pun menekankan arti penting pencanangan zona integritas ini, yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Untuk mewujudkan zona integritas di Kabupaten Tapin, kita telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi indikator utama program pencegahan korupsi yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi," jelasnya.

Kepala Inspektorat Tapin, Unda Absori, menambahkan, penandatangan pakta integritas ini dapat menjadi penyemangat untuk melaksanakan ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Kegiatan ini harus maksimal diimplementasikan di setiap perangkat daerah, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang maksimal," imbuhnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved