Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Komisioner KPU Kabupaten Banjar Kalsel Tak Bersaksi dalam Sidang Pilkada Kalsel di MK

Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada yang akan ke Jakarta untuk mengikuti sidang PSU Pilgub Kalsel di MK, Jumat (23/7/2021).

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
DOK BPOST GROUP
Syahrial Fitri, anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatna. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komisioner KPU Kabupaten Banjar memastikan tidak menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (23/7/2021) besok.

Diketahui, sidang itu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Pilgub Kalsel 2020 yang digugat paslon nomor urut 02, H Denny Indrayana dan H Difiradi Darjat (H2D).

Hal itu dikatakan anggota KPU Kabupaten Banjar yang membidangi  Divisi Teknis Penyelengaraan Pemilu,  Muhammad Zain, saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id, Kamis (22/7/2021).

Diakui Muhammad Zain, berbeda saat sidang MK pasca Pilgub Kalsel pada 9 Desember 2020, dirinya dan Abdul Karim Omar berada di Jakarta. "Nanti, kami tidak ada yang menjadi saksi. Cukup KPU Kalsel saja," katanya. 

Baca juga: Tim Denny Indrayana Perbanyak Alat Bukti Jelang Sidang MK tentang PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Sidang PSU Pilgub Kalsel Digelar Besok di MK, Ini Tanggapan Kedua Kubu

Seperti diwartakan, KPU Kabupaten Banjar menyiapkan Abdul Karim Omar selaku Koordinator Divisi Hukum untuk menjadi saksi  termohon.

Saat itu, Abdul Karim Omar menerangkan komunikasi dirinya dengan Ketua Timses H2D, Muhammad Rofiqi, dan klarifikasi terhadap anggota PPK.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Banjar akan mengikuti agenda persidangan di MK secara daring.

Hal itu diakui anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Syahrial Fitri. 

Baca juga: Sidang Perkara PHP Pilgub Kalsel Ditunda hingga Jumat

Baca juga: Komisioner KPU Kalsel Siap Hadapi Gugatan Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi

Menurutnya, jika Bawaslu Kalsel perlu meminta penjelasan terkait apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar selama penyelenggara PSU Pilgub Kalsel di Kabupaten Banjar, pihaknya sudah siap.

"Sesuai arahan Ketua Majelis Hakim MK, Bawaslu Kabupaten Banjar jika diminta memberikan keterangan, tentunya akan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan selama proses PSU," katanya. 

Ia memahami maksud dari Ketua Majelis Hakim MK agar keterangan Bawaslu tidak meng-konter jawaban pemohon, termohon ataupun para pihak lainnya.

Kantor KPU Kabupaten Banjar di Jalan A Yani Km 39, Kompleks Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel.
Kantor KPU Kabupaten Banjar di Jalan A Yani Km 39, Kompleks Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. (BANJARMASINPOST.CO.ID/MUKHTAR WAHID)

"Posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Penjelasan Bawaslu selalu menjadi bahan putusan MK," katanya. 

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved