Wabah Corona

Pemerintah akan Beri Subsidi Upah Rp 1,2 Juta, Untuk Pekerja di-PHK dan Dirumahkan Saat PPKM Darurat

Pemerintah kembali akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 1,2 juta untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Ini kata Sri Mulyani

Kolase Tribunnews.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani.Pemerintah akan Beri Subsidi Upah Rp 1,2 Juta, Untuk Pekerja di-PHK dan Dirumahkan Saat PPKM Darurat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kasus covid-19 Indonesia masih tinggi. Pemerintah pun resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Dampak kebijakan ini terhadap sektor produktif pun mulai dirasakan, salah satunya naiknya pemutusan hubungan kerja ( PHK).

Untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari perpanjangan ini, pemerintah kembali akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) aliasn bantuan subsidi upah ( BSU) Rp 1,2 juta untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Adapun bantuan yang diberikan ini berupa subsidi upah atau gaji untuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan, maupun pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Sama seperti skema subsidi gaji atau BLT BPJS di 2020, Kementerian Keuangan saat ini tengah menggodok subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan selama PPKM masih dibahas.

Rencananya, subsidi upah yang akan diberikan sebesar Rp 1,2 juta dan akan disalurkan dalam sekali penyaluran.

Baca juga: Pencairan BLT UMKM 2021, Cek di eform.bri.co.id/bpum atau melalui banpresbpum.id via BNI

Baca juga: Ini Aturan Lengkap PPPKM Level 4 Jawa-Bali, Berlaku di Jakarta, Semarang, Surabaya Hingga Denpasar

"Sekarang kami sedang buat subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Mantan Direktur Bank Dunia itu memaparkan, kebijakan BLT gaji aluas subsidi upah itu dilakukan untuk membantu para pekerja yang perusahaannya masuk dalam sektor yang terdampak pembatasan karena pandemi.

"Program bantuan tersebut akan segera selesai dalam waktu dekat," katanya dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Pekerja yang di-PHK dan Dirumahkan Bakal Dapat Subsidi Rp 1,2 Juta.

Selain Kementerian Keuangan, pembahasan subsidi upah bagi pekerja ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kami sedang membahas dengan Kemenko dan Kemenaker untuk membantu segmen pekerja yang dirumahkan dan dikurangi jam kerjanya," kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). (BPMI Setpres)

Selain subsidi upah, pemerintah juga telah menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun sehingga total anggaran program tersebut kini menjadi Rp 30 triliun.

Adapun, anggaran awal Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun ditujukan untuk 5,6 juta peserta penerima program, sementara tambahan Rp 10 triliun adalah untuk 2,8 juta peserta.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved