Breaking News:

Tajuk

Gagal Paham

Sayangnya saat masyarakat bersemangat memerangi Covid-19, pemerintah resmi menghapus istilah PPKM Darurat dan menggantinya menjadi PPKM Level

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMERINTAH meminta masyarakat untuk ikut memerangi Covid-19. Caranya dengan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Permintaan ini disambut dengan antusiasme oleh masyarakat, terlebih dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat.

Tidak itu saja, masyarakat juga menyambut dengan antusiasme vaksinasi untuk memerangi Covid-19. Kewajiban vaksin ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kewajiban vaksin ini gugur bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak menerima vaksin sesuai dengan indikasi yang tersedia. Misalnya memiliki komorbid tertentu, usia tidak sesuai kriteria, dan sebagainya.

Bagi mereka yang menolak vaksin dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, denda dan hukuman penjara. Penjara ini ancaman maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp 1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Sayangnya saat masyarakat bersemangat memerangi Covid-19, pemerintah resmi menghapus istilah PPKM Darurat dan menggantinya menjadi PPKM Level. Padahal dalam kondisi terus melonjaknya kasus positif covid, kata darurat lah yang lebih tepat. Kata darurat lebih memprovokasi memerangi Covid. Sedangkan kata level kurang gereget.

Dalam PPKM Level, ada empat level penilaian suatu kasus Covid-19 di suatu daerah, berdasar angka kasus konfirmasi positif Covid-19 per 100 ribu penduduk per minggu.

Nah, angka-angka di empat level ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Jika tidak akan menimbulkan gagal paham. Bagi masyakarat yang berada di wilayah level 1 dan 2 misalnya, bisa saja mereka memahami Covid-19 sudah tidak berbahaya lagi. Kemudian mereka tidak lagi menerapkan 5M. Kalau sudah demikian, kapan pandemi Covid-19 berakhir? (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved