Breaking News:

CPNS 2021

Seleksi CPNS Kalsel, Rudi Khawatir Tidak Bisa Mendaftar Jadi Pegawai di Kotabaru

Seleksi CPNS Kalsel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru resmi menyatakan menunda pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Penulis: Herliansyah | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost;co.id/Helriansyah
Seleksi CPNS Kalsel, Kantor Pemkab Kotabaru 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Seleksi CPNS Kalsel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru resmi menyatakan menunda pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Imbas penundaan itu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB) tidak memberikakan formasi CPNS.

Tidak diberikannya formasi CPNS oleh Pemerintah Pusat untuk Kotabaru pada tahun ini sampai pada waktu belum jelas, membuat para calon pelamar bingung.

Pelamar berharap ada langkah kebijakan yang lebih baik diambil Pemkab Kotabaru. Dengan alasan, tidak mungkin melamar ke kabupaten lain yang mendapat formasi CPNS.

Dikemukakan Rudi, salah seorang calon pelamar asal Kotabaru. Meski ada sanksi oleh Pemerintah Pusat buntut tidak dilaksanakannya pengangkatan PPPK. Ia berharap tetap ada solosi terbaik Pemkab Kotabaru.

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel, Formasi Spesialis Anastesi dan Dokter Gigi di Tapin Kosong Pelamar

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel, Tes CAT Digelar di Gedung Idham Chalid, Peserta Dibatasi 200 Orang per Sesi

Baca juga: Seleksi CPNS Kalsel, Formasi Dokter Spesialis Kandungan dan Bedah Belum Ada Pendaftar

Baca juga: Daftar 10 Instansi Terfavorit dan Minim Pendaftar CPNS 2021, Pemkab Paniai Nihil Pelamar

"Tidak mungkin mendaftar ke kabupaten lain. Kalau mendaftar ke daerah lain, pertama bagaimana dengan keluarga. Tidak tahu sampai kapan Kotabaru tidak dapat formasi CPNS," ujar Rudi kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (23/7/2021).

Disisi lain, lanjut Rudi, usia sudah 30 tahun. "Pas usia 35 tahun nanti tidak bisa lagi melamar CPNS. Dan, itu tidak terasa. Harus ada solusi Pemda, formasi CPNS di Kotabaru," terangnya.

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis tidak menepis, ditundanya pengangkatan PPPK berimbas tidak didapatkannya formasi CPNS yang notabent salah satu pelayanan kepada publik.

Menurut Syairi, kebijakan penundaan PPPK ada di Pemkab Kotabaru dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Kami di DPRD pasti akan menyetujui anggarannya, kalau Pemkab mengusulkan pengangkatan PPPK. Dan, hitung-hitungannya yang tahu Pemkab," jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved