Breaking News:

Opini Pubik

Kemiskinan dan Peran Daerah yang Minimalis

Menurunkan angka kemiskinan memang tidak mudah. Komitmen, sikap, pengetahuan, dan kebijakan pimpinan daerah masih sangat variatif

Editor: Eka Dinayanti

Oleh : Armansyah, ME (Statistisi Muda BPS Provinsi Kalimantan Selatan)

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENGURANGI angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan di suatu Negara. Menurunnya kemiskinan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil-hasil penelitian sejauh ini membuktikan bahwa semakin miskin masyarakat, semakin rendah pula kualitas mutu modal manusia dan status sosialnya.

Menurunkan angka kemiskinan memang tidak mudah. Komitmen, sikap, pengetahuan, dan kebijakan pimpinan daerah masih sangat variatif. Ada jurang besar antara jajaran kabupaten/kota/ Provinsi yang mengenal realitas sosial, ekonomi ada kultural daerahnya dengan mereka terasing dari realitas. Ini mengakibatkan disparitas kemiskinan antarawilayah juga tinggi.

Disparitas Kemiskinan
Secara maksimal angka kemiskinan telah turun. Pada September 2020 persentasenya masih diatas satu digit (10,19) dan Maret 2021 (10,14) turun 0,05 poin persen. Di tingkat provinsi, beberapa daerah menunjukan penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi, melebihi rata-rata kecepatan penurunan nasional. Sebut saja, misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama enam bulan angka kemiskinan turun dari 21,21 persen (September 2020) menjadi 20,99 persen ( Maret 2021) atau turun 0,22 poin persen.

Namun di beberapa provinsi pada periode yang sama angka kemiskinan relative stabil, kalaupun turun sangat tipis. Misalnya Sulawesi Utara hanya turun 0,01 poin, Kepulauan Riau turun 0,01 poin, Bangka Belitung 0,01 poin. Di beberapa provinsi lain bahkan lebih mengenaskan, Sumatera Barat, Jambi dan sumber daya alam, seperti Riau justru mengalami kenaikan. Artinya program pembangunan yang dijalankan di daerah-daerah tersebut selama periode referensi bukan menurunkan, bahkan menaikan angka kemiskinan.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Yos Rusdiansyah,SE,MM) merilis Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Maret 2021 Jumlah Penduduk miskin sebesar 208,11 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,83 persen tidak ada perubahan dibanding dengan keaadaan September 2020. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 81,12 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,89 persen dan jumlah penduduk miskin didaerah pedesaan tercatat 126,99 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,71 persen.

Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di pulau Kalimantan (Kalimantan Utara sebesar 7,36 persen, Kalimantan Barat sebesar 7,15 persen, Kalimantan Timur sebesar 6,54 persen, Kalimantan Tengah sebesar 5,16 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen ).

Banyak daerah yang gagal menurunkan angka kemiskinan dan disparitas tingkat kemiskinan antarkabupaten sangat lebar. Mengapa? Kata kunci terjadinya disparitas tersebut terletak pada kepemimpinan di daerah yang masih cenderung terbelunggu dengan rutinitas dan pola kepemimpinan transaksional, serta terasing dari beberapa masalah mendasar yang melilit para warga.

Pertama pembangunan di tingkat kabupaten/kota sekadar menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dari pusat, seperti melaksanakan program perlindungan sosial, padat karya, pemberian kredit kepada petani, infrastruktur, dan mengatasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Ini semua penting, tetapi belum tentu efektif menurunkan angka kemiskinan. Sebab, masing-masing daerah memiliki kekhasan karakteristiknya yang melahirkan respons dan efektivitas berbeda dalam menangkap peluang terkait program yang datang dari atas. Karakteristik khas ini idealnya sangat dikenali jajaran pemerintah kabupaten/kota, bukan malah terasing dari masalah didaerah sendiri.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved