Breaking News:

Tajuk

TKA dan Psikologi Warga

Meski terkesan terlambat, tapi keputusan pemerintah ini menjawab beragam pertanyaan yang selama ini menggelanyuti

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengumumkan larangan bagi tenaga kerja asing (TKA) memasuki wilayah Indonesia selama PPKM level 3-4. Kebijakan Permenkumham ini berlaku mulai Rabu (21/7/2021).

Dalam aturan disebutkan orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Meski terkesan terlambat, tapi keputusan pemerintah ini menjawab beragam pertanyaan yang selama ini menggelanyuti. Sebagaimana beberapa waktu lalu, saat di India terjadi ledakan kasus covid-19, puluhan warga negara India yang kabur menghindari penyebaran varian delta, justru mendarat dengan mulus di Indonesia.

Ironisnya saat dikonfirmasi, justru saling tuding antar instansi terkait masalah tersebut. Padahal, negeri ini sudah dua tahun menghadapi pandemi, tetapi masalah koordinasi tidak pernah bisa terselesaikan.

Atau informasi mengenai kedatangan TKA dari Cina saat PPKM Darurat, yang tidak bisa dijelaskan secara jernih oleh para pengambil kebijakan. Ujung-ujungnya malah memancing isu hoaks dan beragam cibiran.

Belum lagi kontradiksi yang dirasakan di sejumlah daerah. Saat PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan beragam istilah lain, masyarakat merasakan pembatasan dan penyekatan-penyekatan untuk beraktivitas dan mobilisasi. Namun saat yang bersamaan, warga negara asing dengan leluasa masuk ke negeri ini.

Memang, pemerintah memiliki beragam dasar alasan, baik itu proyek strategis nasional, belum tersosialisasikannya aturan, atau ‘kecolongan’. Namun apapun itu alasannya, masyarakat secara psikologis terganggu, merasa dianaktirikan dan menuding pemerintah tidak peka terhadap kondisi di lapangan.

Tapi terlepas dari nuansa politik yang ada di dalamnya aturan baru ini diharapkan bisa diberlakukan secara tegas dan satu suara. Satu suara di sini maksudnya tidak ada tumpang tindih informasi atau banjir informasi dari para pejabat.

Pekerjaan berat masih membentang di depan untuk menghadapi covid-19. Paling tidak untuk sementara kita tidak usah mengurusi TKA dan fokus mengurus warga negara Indonesia yang menjadi korban pandemi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved