Breaking News:

Berita Banjarmasin

Dituntut 5 Tahun Penjara, Penasihat Hukum Terdakwa Tipikor RSUD Boejasin Keberatan

Tim Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mantan Direktur RSUD Boejasin Pelaihari yaitu Edy Wahyudi membacakan tuntutannya

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Humas PN Banjarmasin
Persidangan Perkara Tipikor RSUD Boejasin Pelaihari dipimpin Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tim Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mantan Direktur RSUD Boejasin Pelaihari yaitu Edy Wahyudi membacakan tuntutannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (28/7/2021).

Edy yang merupakan Direktur RSUD Boejasin periode 2014-2018 ini dituntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan selama enam bulan.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak itu terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar atau jika tidak dipenuhi diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun.

Atas tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa, M Pazri, Kamis (29/7/2021) mengatakan, tuntutan tersebut terlalu berat untuk kliennya.

Baca juga: Korupsi Kalsel, Mantan Kades Kersik Putih Kabupaten Tanbu Divonis 2 Tahun Penjara

Baca juga: Mantan Camat Katingan Hulu Ditahan Kejati Kalteng Dugaan Korupsi Dana Desa, Proses Hukum Dilanjut

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembuatan Dok PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Kejati Kalsel Tetapkan 4 Tersangka

Baca juga: Kejari HSS Tangani Dua Kasus Korupsi, Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Perbankan

Pasalnya kata dia, terungkap melalui persidangan sebelumnya bahwa dana yang disebut disalahgunakan oleh kliennya tidak digunakan untuk kepentingan kliennya secara pribadi namun mengalir ke sejumlah instansi.

"Ini juga bisa dipertanggungjawabkan alirannya," kata Pazri dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id.

Pazri juga menyoroti terkait metode penghitungan kerugian negara yang didalilkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum.

”Bahkan saksi ahli yang dihadirkan terakhir oleh JPU adalah dari Inspektorat, dalam penghitungan kerugian negara tidak secara detail," ujar Pazri.

Mendapat waktu selama empat belas hari pasca sidang tuntutan untuk menyusun pembelaan, Pazri mengatakan akan memaksimalkan waktu tersebut untuk menyusun pembelaan dengan memuat pula sejumlah fakta persidangan.

Selain terhadap Edy Wahyudi, dalam sidang berbeda namun dengan perkara terkait, Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kalsel dan Kejari Tanah Laut juga menyampaikan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya.

Yaitu terdakwa Asdah yang merupakan Kasubbag Keuangan RSUD Boejasin Pelaihari periode 2012-2015 dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan.

Lalu terdakwa Faridah yang merupakan Kasubbag Keuangan RSUD Boejasin Pelaihari periode 2015-2018 dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan.

Tim Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan para terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, adanya perbedaan dalam tuntutan berkaitan dengan pertagungjawaban masing-masing terdakwa dalam pada perkara tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved