Breaking News:

Berita Banjarmasin

Pertimbangkan Prokes, Kubu H2D Tidak Gelar Nonbar Sidang MK Perkara PSU Pilgub Kalsel

Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalsel, Ilham Nor, mengimbau simpatisan dan pendukung Paslon H2D menyaksikan sidang secara daring

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
Youtube Mahkamah Konstitusi RI
Bambang Wijoyanto sebagai Kuasa Hukum Pemohon Paslon Pilgub Kalsel Nomor Urut 2 membacakan pokok permohonan di sidang MK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dengan agenda pengucapan putusan atas perkara perselisihan hasil PSU Pilgub Kalsel dijadwalkan digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pukul 14.30 Wita, Jumat (30/7/2021).

Dari keterangan baik pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait yang didapat Banjarmasinpost.co.id, sidang tersebut akan dilaksanakan secara daring dan tidak secara langsung dihadiri pihak-pihak berperkara di ruangan sidang.

Terkait hal ini, kubu pemohon yaitu Paslon Nomor Urut 2 H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) melalui Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalsel, Ilham Nor sebagai bagian dari partai pengusung H2D menyatakan pihaknya tidak menggelar kegiatan nonton bareng.

Tidak digelarnya kegiatan nonton bareng sidang dengan agenda pengucapan putusan tersebut kata Ilham mempertimbangkan faktor protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Jelang Sidang Pengucapan Putusan Perkara PSU Pilgub Kalsel di MK, Polda Kalsel: Situasi Kondusif

Baca juga: MK RI Dijadwalkan Bacakan Putusan Perkara PHPU Pilgub Kalsel Besok, Begini Analisa Pemohon

Apalagi, beberapa minggu belakangan angka penularan Covid-19 di Kalsel masih melonjak tajam.

Karena itu, Ia mengimbau para simpatisan dan pendukung Paslon H2D untuk menyaksikan siaran langsung sidang secara daring dari rumah masing-masing.

"Kami mengimbau nontonnya dirumah masing-masing sebagai bagian dari prokes," kata Ilham kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (30/7/2021).

Ia berharap, hasil putusan sidang MK adalah hasil yang terbaik untuk seluruh masyarakat Banua.

Baca juga: Banyak Pemilik Mobil Mewah di Kalsel Menunggak Pajak Kendaraan Lebih dari Tiga Tahun

Baca juga: Jemaah Kecewa Tak Bisa Salat Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Putusan dalam sidang yang digelar secara daring tersebut akan menentukan apakah permohonan perkara akan ditolak atau dilanjutkan untuk masuk ke rangkaian sidang pemeriksaan.

Jika Mahkamah memutuskan untuk menolak memeriksa permohonan perkara, maka hasil rekapitulasi pasca PSU Pilgub Kalsel dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan paslon terpilih oleh KPU Kalsel.

Sedangkan jika permohonan diterima dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, maka proses atas penentuan paslon terpilih masih akan berlanjut.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved