Breaking News:

Berita HST

DPRD HST Soroti Penilaian BPK RI Terkait Keuangan Daerah, Raperda LKPj APBD HST 2020 Disetujui

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda HST setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 menjadi perda.

Penulis: Hanani | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Hanani
Penandatanganan berita acara persetujuan DPRD HST terhadap Raperda Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020 menjadi Perda, Selasa (3/8/2021). Penandatangan dilakukan Ketua DPRD HST, Wakil Ketua DPRD HST dan Bupati HS. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda HST setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 menjadi Perda.

Meski demikian, sejumlah kritik dan masukan disampaikan melalui juru bicara Pansus, Supriadi, pada rapat paripurna laporan terkait hal tersebut, Selasa (3/8/2021)

Kritik disampaikan terkait hasil audit BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Hasil penilaian Lembaga tersebut, HST tak lagi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tapi meraih wajar dengan pengecualian).

Penyebabnya, sejumlah berkas dan dokumen fisik yang menjadi penilaian tidak bisa diselematkan akibat banjir bandang Januari 2021 lalu.

Baca juga: Penumpang Pesawat Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya Kalteng Wajib Aplikasi Peduli Lindungi

Baca juga: Pembunuhan di Kalsel, Polsek Banjarbaru Barat Selidiki Barang Korban yang Hilang

Baca juga: BREAKING NEWS : Pembunuhan di Kalsel, Karyawan RSD Idaman Banjarbaru Tewas Ditusuk

Tiga SKPD tak bisa membuktikan bukti fisik sebagai pertanggungjawaban tersebut ada di DInas Lingkungan Hidup dan Perhubungan,  Dinas Satpol PP dan Damkar serta DInas Pendidikan.

Ketiga SKPD tersebut terendam air selama beberapa hari yang membuat peralatan elektronik seperti computer rusak. Termasuk dokumen-dokumen fisiknya berupa kertas.

Hal itulah yang membuat BPK ragu memberikan penilaian wajarnya.

“Masalah ini harus menjadi perhatian serius, karena konsekwensinya terhadap APBD adalah penurunan  pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemeirntah pusat,”kata Supriadi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HST Rahmadi tersebut dihadiri Bupati HST H Aulia Oktafiandi, serta jajaran pemerintahan HST lainnya. Pansus pun merekomendasian agar segera dilakukan upaya meraih kembali WTP.

DIcontohkan, bukti tiap penggunaan anggaran, harus disimpan dengan tata Kelola administrasi yang baik, penataan arsip serta membuat mitigasi atas kemungkinan segala kejadian.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved