Breaking News:

Berita Banjarmasin

Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Jaga Sumber Daya Alam Kalsel Menyeluruh

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan di Kalimantan Selatan yang digadang mampu menjaga Sumber Daya Alam (SDA) Ka

Penulis: Milna Sari | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Milna sari
Ketua Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan, Gusti Abidinsyah 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan di Kalimantan Selatan yang digadang mampu menjaga Sumber Daya Alam (SDA) Kalsel secara menyeluruh terus dibahas di DPRD Kalsel oleh Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan, Gusti Abidinsyah kepada Banjarmasinpost.co.id Selasa (3/8/2021) mengatakan dalam rapat Panitia Khusus Raperda tersebut bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan kemarin ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut dan yang diajukan untuk dimuat dalam Raperda ini.

"Memang ada beberapa yang ingin kita masukkan dari saran-saran anggota Pansus yaitu masalah pendanaan lingkungan hidup, insentif dan disinsentif, serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup," katanya.

Menurut Abidinsyah, ada beberapa hal yang agak krusial dari masukan yang disampaikan, namun kemungkinan tidak semuanya bisa masuk. Hal itu, lanjutnya dikarenakan persoalannya menyangkut kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan daerah.

Baca juga: VIDEO DPRD Kabupaten Banjar Bentuk Pansus untuk Bahas 3 Perusahaan Daerah

Baca juga: Raperda Pilkades Masih Berproses, Pansus Dewan Tala Sebut Juni Rampung

Baca juga: Gelar Rapat Kerja, Pansus II DPRD Banjarbaru Bahas Raperda Kerjasama Daerah

Baca juga: Regulasi Pilkades di Tala Masih Berproses, Pansus Sebut Tahap Penyempurnaan Draft

"Hanya saja yang akan kami tonjolkan adalah mengenai insentif dan disinsentif," tegasnya.

Dimana insentif ini adalah upaya untuk memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan disinsentif ini mengenai pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

"Dua hal ini yang mungkin akan kami tekankan untuk dimasukkan dalam Raperda. Sedangkan masalah neraca ini agak kesulitan. Tapi nanti kami akan coba membahasnya pada rapat berikutnya," tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan masukan-masukan yang disampaikan akan dibahas kembali oleh Dinas LH bersama biro hukum dan tim ahli. Selanjutnya akan dirapatkan kembali dalam waktu yang tidak lama untuk kemudian akan dilakukan uji publik dan proses fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Semoga semua proses dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tahun ini juga sudah dapat diperdakan dan dapat menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan jasa lingkungan di Kalsel,” tambah Hanifah.

Pengelolaan jasa lingkungan hidup terangnya merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disinyalir mampu menjaga sumber daya alam secara menyeluruh.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sendiri merupakan seperangkat kebijakan untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

"Pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa lingkungan hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya," paparnya.

Ia mengatakan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif serta disinsentif.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna sari).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved