Breaking News:

Opini Publik

Mencari Celah di Tengah Musibah

Meski ada sebagian kecil sekolah yang berada di zona hijau melaksanakan PTM, tetapi tentu tidak semaksimal semasa belum ada pandemi.

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: MASLANI, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Bina Dikdas Disdikbud Tanahlaut

BANJARMASINPOST.CO.ID - MEMBACA koran BPost terbitan Jumat, 30 Juli 2021, pada halaman 9 menurunkan judul berita “Disdik Belum Putuskan Pembelajaran Tatap Muka”. Menurut beritanya, bahwa hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel masih belum memastikan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kalsel. Meski usai PPKM Level 4 nantinya, menurut Kadisdikbud Kalsel, HM Yusuf Efendi, Kamis (29/7), PTM untuk tingka SMA/SMK baru bisa dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Satgas Covid-19.

Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam penanganan musibah pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah menyikapi adanya lonjakan dan kenaikan kasus akibat terpapar Covid-19 pada akhir-akhir ini. Melalui kebijakan PPKM tersebut diharapkan dapat menekan angka peningkatan kasus terpapar Covid-19 dan penyebarannya di tanah air tercinta ini.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan PPKM tersebut menyebabkan berbagai sektor dan aktivitas kemasyarakat menjadi terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Salah satu sektor yang terdampak dari pemberlakuan kebijakan PPKM tersebut adalah pendidikan. Sejak ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi nasional sejak Maret 2020 yang lalu, pembelajaran menerapkan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) dengan pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan untuk sementara waktu meniadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pendidikan yang digadang-gadang menjadi upaya membangun sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa ini di masa depan. Lalu, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda hingga saat ini, apakah harapan dan ambisi besar bangsa tersebut akan terwujud? Memang, pendidikan itu hakikatnya tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana dilaksanakan sebelum adanya pandemi ini, namun juga dapat dilaksanakan secara jarak jauh alias tanpa tatap muka langsung.

Pelaksanaan PJJ yang kurang lebih dari 1,5 tahun pelajaran berjalan selama ini bukanlah kondisi yang diharapkan, tetapi suatu keterpaksaan yang suka tidak suka harus dijalani oleh pelaku pendidikan di Indonesia, termasuk orang tua dan wali siswa sendiri. Sungguh sangat banyak sudah keluhan dari orangtua, guru, kepala sekolah, dan berbagai pihak tentang PJJ yang dialami selama ini, sehingga PTM sangat mendesak untuk segera dilaksanakan oleh sekolah. Meski ada sebagian kecil sekolah yang berada di zona hijau melaksanakan PTM, tetapi tentu tidak semaksimal semasa belum ada pandemi.

Rencana membuka PTM semasa pandemi Covid-19 sudah pernah diagendakan pada akhir tahun 2020 dan menjelang tahun 2021. Ada secercah harapan untuk melaksanakan PTM dengan adanya SKB 4 (empat) Menteri, yang intinya akan melaksanakan PTM secara ketat sesuai protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

Namun, harapan tersebut belum dapat diwujudkan karena adanya peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 pasca libur akhir dan awal tahun baru 2021. Harapan serupa juga terbuka menjelang tahun pelajaran 2021/2022, dan kembali hanya tinggal harapan semata hingga saat ini.

Pernyataan Kadisdikbud Kalsel yang dalam koran BPost di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran dan jawaban atas berbagai pertanyaan tentang bagaimana nasib PTM di Kalsel pada saat kini dan mendatang. Pemerintah melalui Satgas Covid-19 memetakan kondisi wilayah atau lokasi yang terdampak Covid-19 dengan zona merah, orange, kuning, dan hijau.

Melalui kondisi zona wilayah tersebut kemudian dapat direkomendasikan satuan pendidikan dapat melaksanakan PTM atau tidak, karena setiap wilayah sangat bervariasi kondisi penyebaran Covid-19. Misalnya, di wilayah perkotaan relatif lebih banyak berada dalam zona merah atau orange, sedangkan di daerah pedesaan dalam zona hijau atau kuning.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya pelaksanaan PTM disesuaikan dengan kondisi zona masing-masing. Pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19 dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan PTM disesuaikan dengan kondisi zona dimana satuan pendidikan itu berada.

Kini, rencana melaksanakan PTM bagaikan mencari celah sempit di tengah musibah pandemi Covid-19 yang masih belum jelas akan kapan berakhirnya. Hanya masalahnya, ketika akan memanfaatkan celah tersebut dengan menerapkan PTM terbatas terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah kasus terpapar Covid-19 , sehingga celah tersebut kembali tertutup rapat.

Harapan dan semangat untuk dapat melaksanakan PTM harus tetap terpatri kuat, meski PPKM terus diperpanjang karena pandemi Covid-19 yang sulit diatasi. Semoga. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved