Breaking News:

Berita HST

Banyak Kegiatan Fisik di SKPD HST Dikosongkan, Anggota Banggar Sebut Refokusing Tak Libatkan DPRD

Kondisi keuangan daerah HST sangat terbatas, program pemulihan infrastruktur pascabanjir pun belum ada kegiatan nyata.

Penulis: Hanani | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/hanani
Rumah hunian sementara warga Desa Baru Waki, Kecamatan Batubenawa, Hulu Sungai Tengah. Warga korban banjir menanti bantuan stimulant pemerintah untuk membangun kembali tempat tinggal permanen. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD HST Abdul Rahman mengakui, saat ini kondisi keuangan daerah HST sangat terbatas.

Program pemulihan infrastruktur pascabanjir pun belum ada kegiatan nyata.

Khususnya di Kecamatan yang terdampak paling parah, yaitu Hantakan dan Batubenawa.

Padahal, pihak Pemkab HST memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak tersebut.

Baca juga: APBD HST 2021 Menanggung Pelimpahan Tugas APBN, Pembangunan Pascabanjir Belum Dirasakan Masyarakat

Baca juga: Pedagang Bendera Merahputihkan Trotoar Kota Barabai HST

Sebab, tak hanya merusak rumah penduduk, tapi juga merusak fasilitas umum jalan dan sejumlah jembatan, akses penting warga untuk bertani dan berkebun.

‘Saya cukup kaget, masyarakat membangun sendiri jembatan permanen secara urunan. Padahal kami berharap pembangunan fisik di wilayah terdampak diprioritaskan,” kata anggota dewan dari Partai Golkar ini.

Diakui, APBD HST 2021 disepakati bersama DPRD dan Pemkab HST pada Nopember 2020 lalu.

Namun, terjadi banjir bandang 14 Januari 2021, sedangkan Bupati HST terpilih dilantik Februari 2021.

Karena itu, disarankan untuk bupati selanjutnya melakukan refokusing atau pergeseran anggaran di seluruh SKPD dalam kondisi force majure (keadaan memaksa).

Baca juga: Petani Ikan di Karang Intan Kabupaten Banjar Perlu Suplai Oksigen

Baca juga: Kepala Kantor Samsat Banjarmasin 1 Berharap Dapat Tambahan Dua Mobil Samkel

“Refokusing memang ada kewenangan pemerintah daerah tanpa melibatkan DPRD. Jadi kami pun tak bisa mengawal. Dan tahu hasilnya saat rapat kerja dengan Dinas PUPR. Ternyata memang banyak SKPD yang kegiatan fisiknya dikosongkan. Terkait pemulihan infrastruktur fisik di kecamatan terdampak banjir, kami tak mengetahui persis apakah masuk di tahun ini, atau tahun berikutnya,” kata Abdul Rahman.

Sementara itu, tak hanya jembatan dan jalan yang rusak yang belum ada kejelasan kapan dibangunkan kembali.

Tapi juga soal bantuan pemerintah pusat melalui BNPP terkait dana stimulan Rp 50 juta per keluarga korban banjir yang rumahnya rusak 100 persen, belum juga direalisasi.

“Sampai sekarang belum ada kabarnya. Kami berharap secepatnya. Sebab sudah tujuh bulan lebih menanti,“ ungkap Samsuri, warga Desa Baru Waki, Kecamatan Batubenawa.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved