Breaking News:

Berita Banjarmasin

Kerumunan Vaksinasi Massal, Ketua YLC Peradi Banjarmasin : Penyelenggara Bisa Disanksi

Terjadinya antrean mengular dan penumpukkan massa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, Kamis (5/8/2021) t

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Pazri
Ketua YLC DPC Peradi Banjarmasin, M Pazri 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terjadinya antrean mengular dan penumpukkan massa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, Kamis (5/8/2021) turut mendapat sorotan dari praktisi hukum di Banua.

Ketua Young Lawyers Committe DPC Peradi Banjarmasin, M Pazri mengatakan, sebenarnya Ia mengapresiasi program vaksinasi massal yang dilaksanakan tepatnya di GOR Hasanuddin, Jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.

Namun sayangnya menurut Pazri, melihat kondisi yang terjadi justru menunjukkan bahwa penyelenggara tidak siap dalam pelaksanaannya.

Kerumunan yang terjadi kata dia justru berisiko menimbulkan klaster Covid-19 baru.

Baca juga: Kerumunan Vaksinasi di GOR Hasanuddin Banjarmasin, Warga Antre hingga Satu Jam

Baca juga: Kapolres Kotabaru Minta Satgas Kecamatan Desa Lakukan Pengecekan Kegiatan Masyarakat Cegah Kerumunan

Baca juga: Polres Kotabaru Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap II, Terapkan Sistem Kupon Hindari Kerumunan

Baca juga: PPKM Mikro Palangkaraya, Petugas Akan Bubarkan Kerumunan Lebih dari Tiga Orang

"Terlebih saat ini Banjarmasin masih PPKM Darurat Level IV dan setiap hari masih sangat tinggi konfrimasi warga positif Covid-19 dan angka kematian juga cukup tinggi," ucap Pazri kepada Banjarmasinpost.co.id.

Meski kesadaran akan menjaga protokol kesehatan dalam setiap kegiatan idealnya menjadi kesadaran setiap orang, namun dinilainya penyelenggara juga memiliki tanggungjawab dalam hal ini.

"Supaya adil dan menjadi kontrol, menurut saya terhadap penyelenggara ya harus juga betanggungjawab, perlu diberi sanksi. Jangan hanya pada saat warga ada acara berkerumun ditegur kena sanksi, karena keadilan hukum juga harus seimbang tidak tumpul keatas namun tajam kebawah," kata Pazri.

Menurutnya jika kejadian tersebut terulang dan tidak cepat di evaluasi maka penyelenggara bisa dikenakan sanksi karena diduga melanggar Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Selain itu juga terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid 19.

Pazri juga menyinggung terkait surat telegram Kapolri bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 bertanggal 16 November 2020.

Dalam surat tersebut kata dia tercantum Pasal-Pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Hemat saya, tidak hanya masyarakat yang bisa dikenakan Pasal-Pasal tersebut tapi juga pemerintah sendiri yang melanggar. Agar penegakkan hukum benar-benar dalam perspektif keadilan dan kejadian serupa tidak terulang," tegas Pazri. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved