Breaking News:

Berita Banjarbaru

Sebagian Warga Bina Putra Banjarbaru Tolak Ganti Rugi Lahan Akses Jalan Bandara, Begini Alasannya

Sebuah spanduk terpampang di salah satu rumah warga Kompleks Bina Putra Permai blok C-8 RT 11 Jalan Bina Putra Banjarbaru Kamis (5/8/2021) siang.

Penulis: Khairil Rahim | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Khairil Rahim
Wawan salah satu warga Bina Putra Banjarbaru pasang spanduk terkait masalah pembebasan lahan ganti rugi jalan laha akses Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sebuah spanduk terpampang di salah satu rumah warga Kompleks Bina Putra Permai blok C-8 RT 11 Jalan Bina Putra Banjarbaru Kamis (5/8/2021) siang.

Spanduk serupa juga ada di rumah warga lainnya. Isi spanduk terkait masalah pembebasan lahan ganti rugi jalan akses alternatif menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru.

Salah satu warga Wawan mengatakan dia dan warga lainnya keberatan dengan pembebasan lahan yang ada karena terkait masalah harga dan ada wacana pemotongan.

"Kami bukannya menolak pembebasan lahan apalagi tidak mendukung program pemerintah, tapi harga ganti rugi pembebasan jauh dari pasaran membuat kami bertahan tidak mau menjual," kata Wawan.

Baca juga: Melawan Petugas, Pelaku Pembunuhan Perawat RSD Idaman Banjarbaru Dapat Hadiah Tembakan di Kaki

Baca juga: Pembunuhan Kalsel, Pelaku Tergiur Lihat Saldo Tabungan Pegawai RSUD Idaman Banjarbaru

Baca juga: Penetapan Status Siaga di HST, Segera Dibentuk Posko Karhutla 2021

Menurutnya harga bangunan dan tanahnya seluas 240 meter persegi, nilai pembebasan ganti rugi yang ditawarkan justru jauh di bawah harga tanah sewaktu dibelinya pada 2015 lalu. Apalagi jika dibanding dengan harga saat ini. Banjarbaru.

"Dulu (2015) saya saja beli per meter Rp620 ribu, cuma tanah belum ada bangunannya. Masa, sekarang tanah yang sudah ada bangunan rumahnya, dihargai cuma Rp 450 ribu," ucapnya heran.

Seharusnya, ujar Wawan harga yang ditawarkan 3 kali lipat dibanding saat ini karena sudah beberapa tahun lamanya.

Selain dirinya kata Wawan ada 12 warga lain yang juga menolak penjualan lahan, ini karena soal harga ganti rugi yang jauh dari harapan.

Selain masalah harga,  lainnya juga muncul yakni wacana pemotongan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar lima persen.

"Kalau ini benar berarti saya harus dipotong lagi sekitar Rp 14 juta dan uang ini harus dibayar lebih dahulu sebelum ganti rugi dibayarkan," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved