Breaking News:

Tajuk

Sudah Duduk Jangan Lupa Berdiri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memikirkan untuk sistem E-Voting. Misalnya, pemilih tidak perlu datang ke TPS dan cukup menggunakan gadget

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - WACANA Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, DPR dan DPD ditunda hingga 2027 menggema. Sedangkan pemilu DPRD dan Pilkada tetap berlangsung pada 2024. Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama di balik mengemukanya wacana penundaan tersebut.

Hal tersebut kali pertama diungkapkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Menurutnya, tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir dan hal ini menentukan bagaimana nantinya pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, DPR dan DPD.

"Masjid saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara, pasti akan ditutup," kata politikus PKB ini Sabtu, 14 Agustus 2021.

Dia mengatakan situasi di tengah pandemi selalu tak terduga. “Kondisinya upredictable sampai hari ini,” kata dia. Dia mengatakan bila pembatasan akibat pandemi terus berlangsung hingga waktu penyelenggaraan Pemilu 2024, tentu akan menyebabkan problem. Pelaksanaan Pemilu 2024 tentu harus dipikirkan sejak jauh hari. Kami hanya mencari jalan saja, mudah-mudahan segera berlalu,” kata dia.

Namun jika berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang juga digelar saat Pandemi Covid-19, tentu ini bisa acuan. Bahwa tingkat pemilih di TPS tetap tinggi meski harus menggunakan sejumlah protokol kesehatan yang ketat. Ya, artinya sama halnya dengan Pilpres, DPR dan DPD di 2024 yang tetap bisa dilaksanakan.

Hal lain yang mungkin bisa dilakukan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memikirkan untuk sistem E-Voting. Misalnya, pemilih tidak perlu datang ke TPS dan cukup menggunakan gadget untuk mengakses aplikasi Pemilu dari rumah. Hal itu diyakini bisa mengurangi potensi kerumunan dan penularan Covid-19 di TPS.

Namun tentu saja hal itu tak sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) yang selama ini dianut di Republik Indonesia tercinta. Selain itu, penggunaan teknologi saat Pemilu juga makin membuka peluang kecurangan dan semakin terbuka bagi siapapun untuk bisa membobol digitalisasi pemilihan tersebut untuk menguntungkan salah satu calon.

Meskipun hal ini baru wacana, agaknya semua pihak terkait utamanya KPU, harus mulai memikirkan bagaimana pelaksaan Pilpres, DPR dan DPD di 2024 tetap bisa terlaksana tepat waktu meski berlangsung dalam Pandemi Covid-19.

Jangan kemudian adanya penundaan pelaksanaan Pilpres, DPR dan DPD pada 2024 memunculkan spekulasi kesengajaan demi kelanggengan jabatan atau posisi yang didapat dalam Pemilu sebelumnya.

Jika makin berlama-lama di jabatan dan posisi yang diemban saat ini, rakyat tentu jengah. Terlebih saat duduk di DPR ataupun DPD, para wakil rakyat itu terlihat menikmati sejumlah fasilitas. Di sisi lain, rakyat justru harus bergulat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berusaha tetap menghasilkan saat Pandemi Covid-19.

Apalagi saat ini anggapan bahwa rakyat hanyalah sarana untuk menghasilkan suara saat Pemilu makin santer. Namun saat terjadi hal-hal besar di tengah masyarakat, negara maupun para wakil rakyat itu seolah tak ada. Kalaupun ada, bantuan pun tak merata ke pihak-pihak terdampak.

Harapannya para pengampu kebijakan yang sedang duduk untuk mewakili rakyat dan dipilih atas nama rakyat itu tidak keenakan jika pelaksaan Pemilu benar diundur hingga 2027. Jangan sampai rakyat berteriak dengan lantang di depan Anda “Pak, kalau sudah duduk, jangan lupa berdiri”. Semoga. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved