Breaking News:

Pilgub Kalsel 2020

Diperiksa DKPP Secara Virtual, Anggota KPU Banjar Bantah Terima Uang di Pilgub Kalsel 2020

Anggota KPU Kabupaten Banjar kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menggelar sidang virtual

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
Humas DKPP untuk BPost
Sidang virtual DKPP, Senin, (23/8/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota KPU Kabupaten Banjar kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021, Senin (23/8/2021) pukul 08.00 WIB atau 09.00 WITA.

Kali ini Abdul Karim Omar selaku teradu dalam perkara yang diadukan oleh ketua dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah yang semuanya mengadukan anggota KPU Kabupaten Banjar, Abdul Karim Omar.

Dalam pokok aduan, Karim diduga berbohong dan tidak mandiri terkait pernyataannya tentang dugaan beberapa anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang menerima uang kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Rofiqi. Dalam pokok aduan, Karim mengakui bahwa beberapa anggota PPK telah menerima uang.

Dalam sidang virtual, Karim membantah dalil para pengadu. Abdul Karim menegaskan, ia sama sekali tidak mengucapkan adanya penerimaan uang oleh beberapa anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Baca juga: Bawaslu Adukan Komisioner KPU Banjar Kalsel  ke DKPP,  Ini Kasusnya

Baca juga: Diancam Diadukan ke DKPP, Ketua KPU Banjar Tolak Tuntutan Pendemo untuk Mundur

Baca juga: Bawaslu Kalsel Hormati DKPP yang Putuskan Seorang Komisioner Langgar Kode Etik

Menurutnya, fakta yang sebenarnya adalah sesuai dengan pernyataan yang disampaikannya dalam sidang PHP Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2020 pada 22 Februari 2021.

"Saya menyampaikan di hadapan Majelis Hakim di bawah sumpah, sehingga apa yang saya sampaikan adalah yang sebenarnya," jelas Abdul Karim.

Ia menambahkan, rekaman suara yang dimiliki para pengadu memang sudah beredar di media sosial. Namun, ia membantah telah menyampaikan adanya pelanggaran Pilkada kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar.

"Terkait dugaan pelanggaran Pilkada dalam komunikasi tersebut secara fakta betul-betul tidak terjadi sama sekali," terangnya.

Menurut pengadu, ucapan yang disampaikan Abdul Karim kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar pun telah terekam.

Baca juga: Pemecatan Evi Berujung Diberhentikannya Ketua KPU RI oleh DKPP

Namun pernyataan berbeda justru disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang PHP Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2020, di mana ia mengelak dan menyatakan tidak mengetahui pembagian uang kepada beberapa anggota PPK.

Sidang ini diadakan secara virtual dengan Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerahnya masing-masing. Majelis sidang diduduki oleh dua Anggota DKPP, yaitu Didik Supriyanto, S.IP., M.IP (Ketua Majelis) dan Dr. Ida Budhiati. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved