Breaking News:

Berita Banjarbaru

Pilkades Enam Kabupaten Ditunda Karena PPKM, Ratusan Jabatan Kades di Kalsel Kosong

Enam kabupaten di Kalimantan Selatan  (Kalsel) kembali harus menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) karena penerapan PPKM

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
MC PEMKAB BANJAR
Ilustrasi-Kesibukan panitia pilkades di sebuah TPS di salah satu desa di wilayah Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (23/5/2021). 

 BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Enam kabupaten di Kalimantan Selatan  (Kalsel) kembali harus menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kali ini penundaan lantaran penerapan PPKM di tiap kabupaten di Kalsel.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), bagi wilayah yang belum melaksanakan.

"Sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang boleh melaksanakan Pilkades hanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, sementara di Kalsel kabupaten melaksanakan PPKM level 4 dan level 3," kata Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Enam ASN Ikut Mendaftar Jadi Bakal Calon Pilkades Serentak di Tabalong

Baca juga: Pandemi, Biaya Pilkades 19 Desa di Balangan Bengkak Jadi Rp 1,3 Miliar

Baca juga: Positif, Gelaran Pilkades di Balangan Dijadwalkan 17 November 2021

Hingga kini baru Kabupaten Banjar yang telah menyelesaikan Pilkades. Sementara kabupaten Barito Kuala dan Kotabaru hanya sebagian desa yang sudah melakukan Pilkades.

"Kita tahu Barito Kuala dan Kotabaru sempat PPKM level 4," tambahnya.

Jumlah desa yang tahun ini menggelar Pilkades rinci Zul ada 573 desa dari tujuh kabupaten. Artinya ada kini sudah ada ratusan jabatan kepala desa yang kosong di Kalsel.

"Kabupaten Banjar kan sudah, jadi tersisa Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Kotabaru dan Tabalong direncanakan untuk menyelenggarakan Pilkades tahun ini juga," jelasnya.

Meski dilakukan penundaan namun, penundaan tak membatalkan hasil Pilkades yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Baca juga: Pilkades Kalsel 2021, Calon Pambakal Dua Desa di Kabupaten Banjar Ajukan Gugatan

Pilkades sendiri jelasnya dilimpahkan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD. Semua hal teknis ada di tingkat kabupaten, termasuk anggaran pelaksanaannya dan skema seleksi.

Zulkifli pun berharap kades terpilih nantinya mampu mendorong pembangunan di desa agar semakin maju.

"Apabila desa itu hasil pilihan dari demokrasi rakyat, maka otonomi desa bisa berkembang," kata Zulkifli. 
(banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved