Breaking News:

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Janji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke Presiden Jokowi

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, janji akan ke Setneg untuk sampaikan aspirasi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) ke presiden mengenai penanganan Covid-19.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KALSEL
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, dan Ketua Komisi 4, HM Lutfi Saifuddin, saat menerima Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalsel, Senin (30/8/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, janji menyampaikan tuntutan mahasiwa kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara, dengan syarat tidak ada pembatasan di Jakarta.

"Kami siap menyampaikan tuntutan mahasiswa yang dijadwalkan pada Kamis atau Jumat depan," ujarnya, Senin (30/8/2021), yang duduk bersama di tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalsel di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, depan kantor DPRD Kalsel.

Hal ini setelah dirinya menghubungi bagian Setneg RI di Jakarta, mengenai penyampaian aspirasi masyarakat Kalsel. Informasinya, bisa menerima kunjungan pada tanggal 3-4 September 2021.

Ia pun mengatakan, jika dalam waktu satu minggu (tujuh hari) tidak dapat menyampaikan aspirasi seperti dalam tuntuan mahasiwa, maka dirinya siap mundur dari jabatan saat ini.

"Tapi dengan syarat, Jakarta tidak melakukan perubahan dalam masa PPKM, sehingga bisa menerima kami," jelas Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, setelah audiensi dengan perwakilan mahasiwa.

Diketahui, pihaknya yang nanti akan bertolak ke Jakarta dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin , sesuai bidangnya.

Sementara itu, Lutfi menyampaikan, terkait penanganan wabah saat ini, DPRD Kalsel telah menggodok Raperda Penanggulangan Bencana Non Alam. "Ini raperda inisiatif dewan, dalam tahap finalisasi," jelasnya.

Dengan adanya raperda ini, kata Lutfi, sektor pendidikan dan ketenagakerjaan dapat terlindungi dengan sebuah payung hukum yang berbentuk Perda.

Karena, lanjutnya, nomenklatur di pemerintah pusat saat ini tidak mengikutsertakan seperti sektor pendidikan yang terdampak pandemi. 

Selain itu ia juga berharap para aksi unjuk rasa memahami bahwa DPRD Kalsel memiliki ketebatasan kewenangan. 

Seperti, terkait vaksinasi sebagai syarat wajib masuk mal, penerbangan dan sebagainya juga ada pembatasan wilayah yang merupakan wewenang pemerintah kota dan kabupaten.

"Tidak mungkin kami melampaui kewenangan pemerintah kota atau kabupaten atau pemerintah pusat," ucapnya. 

Adapun aksi unjuk rasa hari ini berasal dari kalangan mahasiswa bersama Fraksi Rakyat Indonesia, di depan Gedung DPRD Kalsel,  menuntut keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. (Aol/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved