Breaking News:

Berita Jakarta

Habib Aboe Ingatkan Mahkamah Agung Jelang E-Court Diluncurkan

Anggota DPR RI, Habib Aboe, mengingatkan Mahkamah Agung hal terkait penguatan layanan E-Court, seperti kemampuan cloud penyimpan data yang dimiliki.

Penulis: Rendy Nicko | Editor: Alpri Widianjono
ISTIMEWA
Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (jas, dasi merah) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan DPR dan Komisi III DPR RI melaksanakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung, Senin (30/8/2021). Kegiatan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

Pada kegiatan yang juga diikuti Legislator Dapil Kalsel, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, ini dilakukan diskusi mengenai isu terkait pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Utamanya berkenaan dengan tugas di tengah Pandemi Covid-19, seperti kendala dan hambatan pelaksanaan E-Court di Mahkamah Agung.

Menurut Habib Aboe, kalau dilihat pada 2019, perkara yang teregister di Mahkamah Agung mencapai 20 ribuan perkara.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kalsel: Kasus Penyebaran Virus Corona Cenderung Melandai

Baca juga: CEK Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta September 2021, Login eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id

Begitu memasuki masa Pandemi Covid-19, akan lebih banyak perkara yang kemudian menggunakan fasilitas E-Court. Ini harus diantisipasi dengan baik Mahkamah Agung.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS itu mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meluncurkan fasilitas E-Court pada 19 Agustus 2019.

Sebelum ada pandemi Mahkamah Agung, telah menyiapkan infrastruktur E-Court ini dengan baik. Ketika pandemi ada tuntutan untuk menggunakan fasilitas internet dalam administrasi persidangan, telah memiliki persiapan.

Namun tentu ini perlu dievaluasi. Oleh karenanya, Habib Aboe mengingatkan hal terkait penguatan layanan E-Court, seperti kemampuan cloud penyimpan data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Baca juga: Kabar Baik, Juru Bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin Sebut PPKM Sudah Turun ke Level 3

Baca juga: Pelamar CPNS dari Luar Kalsel Serbu Banjarbaru, Jumlahnya Capai 441 Orang

"Apakah ini sudah memadai dengan banyaknya perkara yang masuk di saat pandemi ini. Kemudian, juga kita ingatkan bagaimana tingkat keamanan datanya. Termasuk juga siapa yang menyimpan dan dimana disimpannya, Tentu ini perlu diperhatikan. Termasuk pengarsipan dan pemeliharaan data tersebut, Karena semakin lama akan semakin banyak data yang harus diarsipkan, dan tentunya memerlukan biaya juga, ini semua harus direncanakan dengan baik oleh Mahkamah Agung," jelas Sekjen DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

(Banjarmasinpost.co.id/Rendy Nicko)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved