Breaking News:

Kriminalitas Banjarmasin

Korupsi Kalsel : Kejati Belum Tahan Tersangka PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Ini Alasan Aspidsus

Meski telah sejak Juli 2021 menetapkan 4 tersangka Kasus dugaan korupsi PT Dok  & Perkapalan Kodja Bahari Kejati Kalsel belum lakukan penahanan

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Aspidsus Kejati Kalsel, Dwianto Prihartono dan (kanan) Kasi Penkum Kejati Kalsel, Novelino S 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski telah sejak Juli 2021 menetapkan 4 tersangka Kasus dugaan korupsi PT Dok  & Perkapalan Kodja Bahari, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel)  hingga kini belum melakukan penahanan.

Kejati Kalsel masih terus menggali keterangan dan kesaksian dari sejumlah pihak terkait untuk melengkapi proses penyidikan. 

"Kami masih panggil-panggil saksi dan mengumpulkan alat bukti," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Dwianto Prihartono, Jumat (3/9/2021). 

Jaksa penyidik pada Kejati Kalsel yang menangani kasus tersebut kata Dwianto juga belum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka. 

Baca juga: Ditahan Kejati Kalsel, Begini Modus Dugaan Tipikor Dua Oknum Pegawai PT Pos di Kotabaru

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembuatan Dok PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Kejati Kalsel Tetapkan 4 Tersangka

Baca juga: Belum Pastikan Kerugian Negara Kasus Kodja Bahari, Kejati Kalsel Tunggu Perhitungan BPKP

Dimana keempat tersangka yang telah ditetapkan yaitu dua di antaranya berinisial AP dan S merupakan karyawan di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, sedangkan dua tersangka lainnya yaitu berinisial MS dan L merupakan pihak pelaksana pekerjaan.

Selain empat tersangka tersebut kata Dwianto belum ada tersangka tambahan yang ditetapkan dalam kasus tersebut. 

"Sementara masih empat itu," terangnya. 

Dugaan korupsi pada kasus ini yaitu adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok milik PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari.

Baca juga: Korupsi Kalsel : Sidang Terdakwa Mantan Sekda Tanbu, Jaksa Hadirkan Lima Saksi 

Dimana pekerjaan pembuatan dok tersebut merupakan proyek pekerjaan di Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp 18 miliar.

Kejati Kalsel juga masih bekerja intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal perhitungan taksiran kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. (banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved