Breaking News:

Tajuk

Gembosin Uang Rakyat

Masih ada oknum-oknum yang abai prokes namun kemudian perlu bantuan medis untuk menyembuhkannya dari virus. Hukumnya wajib ditolong pemerintah.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - PANDEMI Covid-19 di Indonesia, juga wilayah Kalimantan Selatan, sudah ada tanda-tanda penurunan. Kabar yang menggembirakan. Bagus lagi, makin melandai, makin rendah atau bahkan hilang. Ini yang diharapkan. Tanda upaya pemerintah, termasuk masyakarat, mulai berhasil mengatasi pandemi.

Tapi satu hal, kalau sudah melandai, apalagi rendah, jangan lengah. Kini di titik penentuan. Tak ada yang berharap naik lagi. Kewaspadaan tetap penting.

Pada situasi seperti ini, bolehlah dibilang penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi bisa untuk kepentingan lain yang betul-betul mendesak.

Ingat, betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat. Bukan untuk segelintir atau satu dua orang. Tapi bukan berarti pula alokasi untuk penanganan pandemi ditinggalkan.

Tidak begitu. Masih ada oknum-oknum yang abai prokes namun kemudian perlu bantuan medis untuk menyembuhkannya dari virus. Hukumnya tetap wajib ditolong pemerintah.

Kalau penggunaan dana untuk hal lain, gunakanlah untuk perbaikan jembatan yang benar-benar rusak parah atau bahkan putus. Atau, bisa untuk bantu anak-anak agar tidak lagi harus ke bukit melewati jalan rusak parah demi dapat sinyal untuk belajar daring.

Kalau bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat disetop, gunakanlah pengalihan anggaran itu untuk melanjutkan demi warganya masing-masing yang masih memerlukan pertolongan.

Di sini perlunya hati nurani dewan terhormat dan kepala daerah dalam hal pengalihan anggaran, karena sulit untuk dideteksi oleh bawahan apalagi oleh masyarakat.

Misalkan, dana untuk perbaiki jembatan tersebut, malah digunakan untuk beli berderet mobil. Untuk pesta yang konon pesta rakyat. Untuk perjalanan dinas yang konon sangat penting bagi dunia.

Konyol lagi, untuk bangun rumah dinas atau gedung kantor yang tidak bisa ditempati rakyatnya yang rumahnya tidak layak huni.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved