Breaking News:

Berita Banjar

Tarik Ulur SOTK Baru Pemkab Banjar, Pansus DPRD Tak Sepakat 24 SKPD

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Banjar, masih tarik ulur.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Edi Nugroho
banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid
Mulkan, Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Banjar. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Banjar, masih tarik ulur.

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, Minggu (5/9/2021) panitia khusus DPRD Kabupaten Banjar belum sepakat jumlah SKPD.

Sebelum Perubahan Perda No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, awal Juni 2021 ini.

Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar 32 SKPD.

Kemudian diusulkan untuk diubah dikurangi 6 SKPD menjadi 26 SKPD yang diajukan ke DPRD Kabupaten Banjar.

Baca juga: VIDEO DPRD Kabupaten Banjar Bentuk Pansus untuk Bahas 3 Perusahaan Daerah

Baca juga: Raperda Pilkades Masih Berproses, Pansus Dewan Tala Sebut Juni Rampung

Baca juga: Gelar Rapat Kerja, Pansus II DPRD Banjarbaru Bahas Raperda Kerjasama Daerah

Baca juga: Regulasi Pilkades di Tala Masih Berproses, Pansus Sebut Tahap Penyempurnaan Draft

Begitu fasilitasi Gubernur Kalsel sudah diterima dibahas bersama Panitia Khusus, jumlah 26 SKPD mengerucut menjadi 23 SKPD.

Pemerintah Kabupaten Banjar sepakat 24 SKPD. Alasannya BKDPSDM dan Bappedalitbang tidak digabung.

Begitu juga dengan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Rahmat Saleh mengaku pendapat pansus DPRD Kabupaten Banjar menghendaki BKDPSDM digabung dengan Bappeda Litbang itu ada dasarnya.

"Ketua Pansus SOTK adalah juga Ketua Fraksi Golkar sehingga pemandangan akhir kami tetap raperda perubahan SOTK itu final 23 organisasi perangkat daerah," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Banjar, Mulkan mengatakan raperda SOTK itu sudah mendapat fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalsel.

"Ada beberapa pendapat dari kawan-kawan, Bappeda Litbang digabung dengan BKPSDM. Ini belum ada kesepakatan," katanya.

Bocoran Restrukturisasi SKPD Pemkab Banjar yang dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, diantaranya delapan dinas, yaitu
- Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) gabung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) digabung dengan Dinas Perikanan (Diskan)
- Dinas Pertanahan menyatu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) digabungkan ke Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipadukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
- Dinas Pemuda dan Olahraga dikembalikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Disbudparpora.
- Dinas Sosial merger dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- UPT Damkar menjadi Dinas Damkar dan Keselamatan.

Setelah difasilitasi Gubernur Kalsel, UPT Damkar menjadi Dinas Damkar dan Keselamatan tidak direkomendasikan sehingga masih menjadi Bidang Damkar pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banjar.
(banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved