Breaking News:

Berita Banjarmasin

VIDEO DPRD Kalsel Ingkatkan Pemprov tentang Perlunya Penanganan Migrasi Warga ke Kota

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad, sosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Marak migrasi masyarakat desa ke kota untuk cari pekerjaan, diwanti-wanti anggota DPRD Kalimantan Selatan, H Hasanuddin Murad, agar segera ditangani pemerintah provinsi.

Penyebabnya, menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel ini adalah belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah provinsi.

Padahal mengenai itu, ditegaskannya, sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kalsel Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

"Pemprov harus melakukan semacam ekspansi dan intervensi dalam pemberdayaan masyarakat desa," bebernya saat sosialisasi mengenai perda ini, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Hari Pertama Gladi Bersih ANBS di SMA Negeri 1 Banjarmasin, Siswa Kesulitan Jawab Soal numerasi

Baca juga: Hari Pertama Gladi Bersih ANBK SMA/Sederajat di Kalsel, SMAN 1 Banjarmasin Alami Sistem Error

Karenanya, ujar mantan anggota DPR RI dan juga mantan Bupati Batola (Barito Kuala) dua periode tersebut, dirinya  menyosialisasikan terkait pemberdayaan masyarakat desa.

Camat Alalak yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan ini, , Muhammad Sya’rawi, mengatakan, Dinas PMD Kalsel memang ada melaksanakan beberapa kegiatan terkait Perda Kalsel Nomor 4 dimaksud.

Kegiatannya antara lain, pelatihan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya yang mengikuti pelatihan di tingkat provinsi adalah BUMDes “Bersama Kita” Kecamatan Alalak.

Kemudian juga ada kegiatan Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu menggali potensi-potensi yang ada di desa, baik per kelompok maupun perorangan.

Baca juga: Narkoba Banjarmasin, Kedapatan Simpan Sabu, Pemuda Kuin dan Pria Paruh Baya Diciduk

Baca juga: Imbas PPKM level 4, Hunian Hotel di Kalsel Masih Terpuruk

Pada Kecamatan Alalak, diakuinya, walaupun kemarin sampai tingkat kabupaten. Sementara, dari kecamatan lain ada yang sampai tingkat nasional terkait inovasi desa.

Ditambahkannya, untuk kendala memang ada, yakni pendanaan. "Salah satu kendalanya pendanaan. Selain itu,  perlu ditingkatkan intensitas pelatihan," imbuhnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved