Breaking News:

Berita Banjarmasin

VIDEO Ketua RT di Banjarmasin Diminta Anggota DPRD untuk Pahami Pendataan Warga Miskin

Ketua atau pengurus RT di Banjarmasin bisa memasukkan data warganya yang miskin ke kantor kelurahan dan ke pemerintah kota untuk dimasukkan ke DTKS.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Warga miskin baru harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), supaya bisa mendapatkan bantuan.

Sayangnya, Ketua RT di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), masih banyak yang belum mengerti memasukkan warga miskin baru ke dalam DTKS tersebut.

"Maka dari itu, saat sosialisasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan, kami mengundang pengurus RT dan juga dari Dinas Sosial kota Banjarmasin," ucap Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, Senin (6/9/2021).

Ia berharap nantinya, warga miskin baru, bisa mendapatkan bantuan dengan data yang dikumpulkan Ketua/pengurus RT yang diserahkan ke kantor kelurahan dan ke pemerintah kota untuk dimasukkan ke DTKS.

Baca juga: Hari Pertama Gladi Bersih ANBS di SMA Negeri 1 Banjarmasin, Siswa Kesulitan Jawab Soal numerasi

Baca juga: Hari Pertama Gladi Bersih ANBK SMA/Sederajat di Kalsel, SMAN 1 Banjarmasin Alami Sistem Error

Sementara itu, Kabid Pengembangan Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Hj Nurhayani, mengatakan , peran Ketua RT memang penting dalam pengumpulan DTKS.

Ketua RT, terangnya, bisa mengusulkan warganya yang tidak mampu di dalam musyawarah kelurahan.

"Setelah diusulkan ke musyawarah kelurahan, baru diverifikasi lapangan Dinas Sosial untuk keakuratan datanya,"  ujar Nurhayani.

Saat ini jumlah warga miskin di Kota Banjarmasin yang sudah terdaftar di DTKS sekitar 49 ribu orang.

Baca juga: Imbas PPKM level 4, Hunian Hotel di Kalsel Masih Terpuruk

Baca juga: Lowongan Kerja Kalsel 2021, Rekrutmen di Perusahaan Pertambangan Kalselteng

Sedangkan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sopian, mengatakan, munculnya warga miskin baru dikarenakan adanya pembatasan kegiatan warga salah satunya dengan adanya PPKM Level 4.

"Mereka yang sebelumnya berkemampuan, setelah adanya pembatasan, pendapatan berkurang sehingga menjadi warga tidak mampu lagi," ujarnya.

DPRD Kota Banjarmasin, tambahnya, terus mendorong agar seluruh warga miskin di Banjarmasin bisa tercover bantuan.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved