Breaking News:

Berita Banjarmasin

Pandemi Covid-19, Kesbangpol Kalsel Pastikan Dana Parpol Tak Terpangkas Penanganan Corona

Meski banyak program kegiatan terpangkas untuk penanganan Covid-19. Namun, itu tidak berlaku terhadap dana parpol

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasininpost.co.id/ nurholis huda
Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah di ruang kerjanya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski Pandemi Covid-19 masih berlangsung, Pemprov Kalsel tetap memperhatikan dana hibah partai politik.

Pemprov melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel bahkan mengharapkan kenaikan dana hibah parpol di 2022 jika keuangan daerah memungkinkan.

Diketahui dana hibah dihitung berdasarkan besaran suara partai politik yakni setiap satu suara dihargai Rp 1200.

Adapun total suara dari seluruh partai yang ada di Kalsel berdasarkan data Bakesbangpol Kalsel yakni berjumlah 1.871.853 suara.

Baca juga: Parpol Turut Gelar Vaksinasi Massal, Total Sasaran Vaksinasi Kalteng Baru 19 Persen

Baca juga: VIDEO Golkar Parpol Pertama yang Menggelar Vaksinasi di Kalsel

Baca juga: Syarat Pelamar CPNS 2021 dan PPPK 2021, Tidak Pernah Diberhentikan Hingga Bukan Pengurus Parpol

Sementara 10 Parpol yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP dan terakhir Hanura.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah mengatakan, Pemprov menggelontarkan bantuan dana Parpol tahun 2021 sekitar Rp2,2 miliar yang peruntukannya bagi Parpol yang berhasil mendapat kursi di DPRD Kalsel pada pemilihan legislatif tahun 2019.

"Dana Parpol tahun 2021 sudah cair di bulan April tadi, jumlah dana hibanya sekitar Rp 2,2 miliar," jelasnya saat ditemui di DPRD Kalsel Rabu (8/9/2021).

Dana parpol jelasnya tak mengalami pemangkasan akibat pandemi Covid 19. Meskipun diketahui selama Pandemi Covid 19 beberapa anggaran dipangkas untuk penanganan Covid 19.

Lanjutnya, pihaknya pun mengharapkan di tahun 2022 dana hibah Parpol ini bisa mengalami kenaikan. Kendati demikian ia memaklumi kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan.

"Kalau tahun 2022 keuangan daerah memungkinkan bisa disesuaikan," katanya.

Sementara sebelumnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD 2021 Provinsi Kalsel mengalami defisit Rp 236 miliar.

Postur perubahan APBD TA 2021 adalah pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 6,7 triliun. Naik sebesar 23,81 persen dari anggaran murni 2021. 

Baca juga: 10 Ketentuan Umum Pelamar CPNS 2021, Anggota Parpol dan TNI Polri Dilarang Daftar

Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 6,9 triliun atau naik sebesar 25,85 persen dari anggaran murni 2021.

Dengan naiknya belanja anggaran maka Kalsel mengalami defisit Rp 236 miliar. Namun defisit tersebut teratasi dengan harus ditutupi dengan pembiayaan netto. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved