Breaking News:

Opini Publik

Mencegah Fraud dalam Pengelolaan Dana Covid-19

Meskipun dengan keterbatasan sumber daya, inspektorat harus dapat mendeteksi adanya fraud dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19.

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Heru Setiawan (ASN BPK RI)

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEJAK pandemi Covid-19 yang masuk pada awal tahun 2020 ke Indonesia hingga sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi tersebut. Dalam penanganan pandemi tersebut Pemerintah Daerah menganggarkannya dalam Belanja Tidak Terduga.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga di Daerah antara lain untuk pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat; pengadaan barang dan jasa berupa bahan medis habis pakai, alat-alat kesehatan, dan sembako; serta pemberian honorarium/insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi terjadi, anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan signifikan. Dana tersebut dikelola oleh beberapa SKPD seperti: RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, dan Satpol PP.

Anggaran yang cukup besar memungkin terjadinya fraud. Fraud jika diterjemahkan dapat diartikan sebagai “perbuatan curang”. Perbuatan curang yang dimaksud dalam hal ini dilakukan oleh orang atau kelompok yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian daerah. Fraud dapat mengarah pada tindak pidana korupsi yang mana pelaku dapat diancam dengan hukuman mati.

Bentuk-bentuk fraud yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 diantaranya. Pertama, pemberian bantuan tunai fiktif atau penerima tidak menerima jumlah uang sesuai dengan bukti pertanggungjawaban pelaku. Modus operandi dari pelaku diantara adalah dengan membuat penerima bantuan fiktif atau memasukan nama penerima tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan maksud ketika bantuan cair diambil oleh pelaku.

Modus lain oleh pelaku jumlah bantuan tidak seluruhnya diserahkan kepada penerima, ada sebagian dari jumlah bantuan yang diambil oleh pelaku untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Meskipun pendataan didasarkan pada Nomor Induk Kependukan (NIK) tetapi masih memungkinkan fraud terjadi. Perubahan data kependudukan (contohnya: meninggal atau pindah domisili) harus secara aktif dilaporkan oleh RT kepada Dinas Kependudukan secara berjenjang agar data kependudukan selalu diperbaharui.
Verifikasi dan validasi data penerima harus benar-benar dilakukan mulai dari tingkat RT agar tidak terjadi penerima bantuan fiktif. Selain itu pemberian bantuan sedapat mungkin dilakukan secara non tunai melalui transfer kepada penerima sehingga dapat meminimalisir adanya pemotongan yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu.

Kedua, pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi dilakukan secara fiktif atau terjadinya mark-up harga. Fraud dalam pengadaan barang dan jasa biasanya terjadi pada pengadaan melalui pengadaan langsung. Modus operandi pelaku adalah dengan membuat bukti pertanggungjawaban fiktif seolah-olah telah terjadi pembelian barang padahal barang tidak pernah ada. Modus operandi ini cenderung terjadi pada pembelian barang yang sifatnya habis pakai. Selain itu pelaku juga dapat meminta kepada penyedia barang untuk menaikan harga barang di bukti pembelian dengan harapan selisih harga barang tersebut menjadi keuntungan pribadi bagi pelaku.

Untuk meminimalisir hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa wajib untuk menandatangi Pakta Integritas dan berkomitmen untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan daerah. Pihak yang melakukan fraud hendaknya diberikan sanksi yang tegas baik sifatnya administrasi maupun pidana. Selain itu pengadaan barang dan jasa hendaknya melalui e-purchasing. Meskipun secara e-purchasing tidak semua barang tersedia dan dibeberapa daerah tertentu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengirimannya tetapi proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.

Ketiga, pemberian honorarium/insentif fiktif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan covid-19. Modus operandi pelaku adalah dengan memasukan seseorang sebagai penerima honorarium/insentif padahal kenyataannya uang tidak diserahkan kepada penerima dan bukti tanda terima dibuat oleh pelaku seolah-olah benar telah diterima. Pemberian honorarium/insentif hendaknya dilakukan secara selektif dan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah dan tidak melebihi dari standar honorarium/insentif yang berlaku di daerah. Pemberian honorarium/insentif sedapat mungkin dilakukan secara transfer ke rekening penerima dan tidak dilakukan secara tunai untuk menghindarinya terjadinya fraud.

Disamping dengan upaya yang telah disebutkan diatas, pencegahan fraud secara umum dapat dilakukan dengan penguatan fungsi inspektorat di daerah. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah ditantang untuk melakukan reviu atau audit secara rutin dan mendalam. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, inspektorat harus dapat mendeteksinya adanya fraud dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19. Penambahan jam diklat bagi auditor dan koordinasi secara intens ke BPKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi inspektorat di daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana penanganan Covid-19. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved