Ekonomi dan Bisnis

Penuhi Syarat Modal Inti Minimum Rp 3 Triliun, Bank Kalsel Sebut 13 Kabupaten Kota Siap Tambah Modal

Penuhi Syarat Modal Inti Minimum Rp 3 Triliun, Bank Kalsel memastikan mendapatkan tambahan suntikan dana penyertaan modal dari 13 Kabupaten Kota

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Pertemuan komisi 3 DPRD Kalsel dengan jajaran direksi Bank Kalsel, Jumat (10/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencana pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel senilai Rp 3 trilun yang harus dipenuhi pada tahun 2024 mendapatkan angin segar.

Semua kepala daerah di 13 kabupaten kota se Kalsel memastikan siap untuk menambahkan penyertaan modal.

Komisaris Utama Bank Kalsel, Arie Bastari menjelaskan pihaknya  sudah melakukan pertemuan dengan semua kepala daerah di 13 kabupaten/kota se Kalsel. 

Hasil pertemuan bersama semua kepala daerah, lanjut Arie mereka menyatakan siap untuk menambahkan penyertaan modalnya. 

Baca juga: Keuangan Daerah Terbatas, Bupati Balangan Pastikan Tetap Lakukan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel

Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Tapin Bahas Penyertaan Modal Pemerintah di Bank Kalsel

Baca juga: DPRD Kotabaru Sahkan Dua Raperda, Diantaranya Terkait Penyertaan Modal Perusda Saijaan Mitra Lestari

"Jadi saya sudah turun menemui kepala daerah di 13 kabupaten/kota. Mereka sepakat dan siap menambah penyertaan modal," sebut bankir senior ini,  Jumat (10/9/2021).

Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) sendiri sebelumnya mempertajam kesiapan rencana pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel senilai Rp 3 trilun yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengundang OJK Regional IX Kalimantan, Bank Kalsel, Bakeuda, dan Biro Perekonomian Provinsi Kalsel.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo meminta Biro Prekonomian Provinsi setempat, untuk mulai menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal terkait.

Dengan kesiapan Perda, lanjut Imam, selain ada landasan hukumnya, sekaligus akan memudahkan dan memperkuat koordinasi serta pembahasan, mengingat penambahan penyertaan modal ini melibatkan 13 kabupaten/kota sebagai pemilik saham.

"Saya minta Biro Prekonomian untuk segera menyusun draf raperda Penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel ini,"ujar Imam.

Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, sebut Imam lagi, akan sepenuhnya mendukung rencana untuk pemenuhan modal inti bank daerah yang kini baru memiliki modal Rp 1,8 triliun dan masih kurang sebesar Rp 1,2 triliun.

Kendati cukup berat,  karena kondisi prekonomian secara umum tengah menurun akibat pandemi Covid-19. Namun harus ada solusi untuk mengejar target pemenuhan modal inti Bank Kalsel pada 2024 mendatang. Karena jika tak tercapai, maka bank Kalsel berpotensi jadi bank perkreditan semata.

Menyikapi itu, Kepala Biro Prekonomian Provinsi Kalsel, Ina Yuliani, menyatakan siap untuk merancang draf Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Kalsel

Hanya saja Ina tegas meminta, agar besaran nilai atau angka cicilan penyertaan modal yang dimulai pada tahun 2022 nanti sudah jelas dipatok atau ditetapkan.

"Saya siap menyusun raperda. Tapi beri saya, berapa nilainya harus sudah jelas," pinta Ina Yuliani.

Baca juga: Penyertaan Modal Rp 30 Miliar Ditolak Dewan, PDAM Intan Banjar Tetap Targetkan Cakupan 80 Persen

Baca juga: Uniknya Deposito Banua Plus Bank Kalsel, Pembayaran Bunga Bisa Diterima Dimuka 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Agus Dian Noor, yang juga hadir saat itu mengaku belum bisa memastikan berapa nominal yang akan dipatok.

Menurutnya, cukup sulit untuk memastikan berapa nilainya, karena harus menghitung seksama.
(banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved