Breaking News:

Bumi Saijaan

Banggar DPRD Setujui RAPBD-P Tahun 2021 yang Diajukan Pemkab Kotabaru

Banggar DPRD Kotabaru menyetujui usulan RAPBD-tahun 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten untuk dijadikan Peraturan Daerah

Penulis: Herliansyah | Editor: Eka Dinayanti
Diskominfo Kotabaru
Anggota DPRD (kiri) menyerahkan dokumen RAPBD-P tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru melalui Badan Anggaran (Banggar) menyetujui usulan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar SH melalui Wakil Bupati H Andi Rudi Latif SH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kotabaru atas pandangan akhirnya terhadap RAPBD-P anggaran 2021 yang disetujui untuk menjadi Perda.

Menurut dia, penyusunan RAPDB-P ini berpedoman pada pokok kebijakan mendasar, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Rapat Paripuna DPRD masa persidangan I rapat ke-6 dilaksanakan di ruang rapat gabungan, Sabtu (11/9/2021).

"RAPBD-P tahun 2021 yang disampaikan ini masih perlu tambahan pemikiran dan koreksi penyempurnaan dari pihak DPRD," kata Wabup.

Didampingi Sekda H Said Akhmad (kiri), Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif (dua dari kiri) dan Ketua DPRD menunjukan dokumen RAPBD-P tahun 2021
Didampingi Sekda H Said Akhmad (kiri), Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif (dua dari kiri)
dan Ketua DPRD menunjukan dokumen RAPBD-P tahun 2021 (Diskominfo Kotabaru)

Hal itu tidak lain bertujuan untuk meningkatkan daya guna, kualitas, efesiensi, dan efektifitas anggaran yang diajukan Pemkab Kotabaru.

"Memang, ini semua untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas publik untuk kemajuan juga kesejahteraan masyarakat Kotabaru," katanya.

Ia pun, tidak memungkiri ada program dan kegiatan bersama yang sub kegiatannya tidak mungkin masuk dalam RAPBD-P tahun anggaran 2021 akibat tidak terakomodir dalam PPAS.

Namun program dan kegiatan tetap akan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah untuk dialokasikan anggarannya pada tahun 2022.

Setelah itu dilakukan penandatanganan antara Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muhlis dan Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Wakil Ketua DPRD M Arif, dan disaksikan anggota DPRD beserta SKPD terkait. (aol)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved