Breaking News:

Rakat Mufakat

Dipimpin Sekda, Rapat Vaksinasi Putuskan Penerima Bantuan Sosial di HSS Wajib Jalani Vaksin

Rapat pemberian vaksinasi memutuskan penerima bantuan sosial (Bansos) di HSS wajib menjalani vaksinasi

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
Prokopim Setdakab HSS
Rapat pemberian vaksinasi memutuskan penerima bantuan sosial (Bansos) di HSS wajib menjalani vaksinasi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN -  Guna mempercepat penanggulangan covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs H Muhammad Noor, memimpin rapat terkait pemberian vaksin bagi masyarakat HSS  yang menerima bantuan sosial

Muhammad Noor menyebut disepakati penerima Bantuan Sosial dari dana APBD, APBN, maupun dana desa diwajibkan untuk vaksin.

“Dikarenakan aturan yang mewajibkan penerima bansos harus divaksin. Bagi penerima bantuan sosial yang menolak vaksin akan ditunda atau diberhentikan penyaluran bantuan sosialnya serta bagi penerima bansos saat ingin melaksanakan vaksinasi akan tetapi tidak lolos screening pada saat vaksinasi maka bansosnya akan tetap dilanjutkan," katanya. 

Ia menjelaskan bahwa tujuan vaksinasi ini sebenarnya untuk kepentingan bersama dalam menghadapi masa pandemi. Hal ini untuk melindungi diri dari covid-19.

“Vaksinasi tujuan untuk menyehatkan masyarakat guna membentuk imunitas. Vaksin diyakini mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat, melindungi orang lain, menghentikan penyebaran covid-19 serta membantu melindungi generasi selanjutnya," jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan HSS, dr Siti Zainab bagi masyarakat yang tidak lolos screening pada saat akan melakukan vaksinasi maka meraka akan mendapatkan surat pemberitahuan dari puskesmas.

“Surat pemberitahuan tersebut berlaku selama 28 hari yang mana bersangkutan harus periksa lagi ke dokter spesialis sampai yang bersangkutan bisa mendapatkan rekomendasi dari dokter. Jika pasien sudah siap divaksin dan apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan rekomendasi siap divaksin maka Dinas Kesehatan akan siap memberikan vaksinasi pada yang bersangkutan," bebernya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susilo mengatakan Susilo Adianto membeberkan, ketentuan penerima BLT DD dalam Permendes maupun Permenkeu tidak ada menyebutkan kewajiban vaksin bagi para penerima.

Namun di tengah jalan, pada Februari 2021 keluar Perpres tentang kewajiban vaksin bagi sasaran yang sudah ditentukan.

Rapat pemberian vaksinasi memutuskan penerima bantuan sosial (Bansos) di HSS wajib menjalani vaksinasi.
Rapat pemberian vaksinasi memutuskan penerima bantuan sosial (Bansos) di HSS wajib menjalani vaksinasi. (Prokopim Setdakab HSS)

Disebutkannya, adanya Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan itu tertulis jika, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. (AOL)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved