Breaking News:

DPRD Batola

DPRD Batola Setujui APBDP 2021 Sebesar Rp1,35 Triliun

Usai melewati beberapa tahap pembahasan, DPRD Kabupaten Barito Kuala menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan (APBDP)

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Edi Nugroho
Humas DPRD Batola
Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani dan Ketua DPRD Saleh beserta wakilnya usai penandatanganan berita acara Raperda APBDP Tahun Anggaran 2021 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Usai melewati beberapa tahap pembahasan, DPRD Kabupaten Barito Kuala menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.350.689.400.950, Senin (13/9/2021).

Dalam berita acara persetujuan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dengan Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Agung Purnomo serta Hj Arpah diperoleh gambaran pendapatan daerah sebesar Rp1.244.007.198.588 yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp62.949.723.748, pendapatan transfer Rp1.123.789.617.347, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp57.267.857.493.

Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.350.689.400.950 yang terdiri dari belanja operasi Rp910.230.830.941, belanja modal Rp216.633.899.679, belanja tak terduga Rp3.569.533.030, dan belanja transfer Rp220.255.137.300 atau terjadi defisit Rp106.682.202.362.

Namun untuk pembiayaan daerah yang bersumber penerimaan pembiayaan terdapat Rp126.782.202.362 dan pengeluaran pembiayaan Rp20.100.000.000, sehingga pembiayaan netto Rp106.682.202.362. Dengan demikian silpa tahun berkenaan kosong.

Baca juga: Gelar Paripurna, DPRD Batola Terima Raperda Perubahan APBD TA 2021

Baca juga: Kerjasama dalam Pertimbangan Hukum, DPRD Batola Teken MoU dengan Kejari

Baca juga: Gelar Paripurna, DPRD Batola Terima Penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD 2021

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Batola Monitor Perbaikan Dua Jembatan di Desa Tanipah Batola

Disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Batola, Basrin, dalam laporan hasil pembahasan menjelaskan Perubahan APBD Batola TA 2021 pendapatan daerah pada kelompok pendapatan transfer mengalami penurunan 1,96 persen dari target pendapatan transfer APBD Murni 2021 yang mana sesuai tindak lanjut Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Anggota DPRD beserta undangan yang berhadir dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I 2021-2021, Senin (13/9/2021)
Anggota DPRD beserta undangan yang berhadir dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I 2021-2021, Senin (13/9/2021) (Humas DPRD Batola)

Pemda diminta mengalokasikan minimal 2,5 persen dari transfer umum untuk mendukung pemulihan ekonomi serta diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk dukungan belanja kesehatan dan prioritas lainnya minimal 8 persen dari DAU.

Ketua DPRD, Saleh, saat penandatanganan berita acara Raperda APBDP Tahun Anggaran 2021.
Ketua DPRD, Saleh, saat penandatanganan berita acara Raperda APBDP Tahun Anggaran 2021. (Humas DPRD Batola)

Sementara pada lain-lain pendapatan yang sah, pada pendapatan hibah mengalami kenaikan Rp500.000.000 untuk mengakomodir hibah provinsi kepada Pemkab Banjar, Batola, Tala, HSS, Balangan, dan Kota Banjarmasin.

Bupati Batola Hj Noormiliyani saat penandatanganan berita acara Raperda APBDP Tahun Anggaran 2021
Bupati Batola Hj Noormiliyani saat penandatanganan berita acara Raperda APBDP Tahun Anggaran 2021 (Humas DPRD Batola)

“Secara total pendapatan terkoreksi mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dari target semula, sedangkan untuk pendapatan pada kelompok PAD mengalami kenaikan 23,46 persen.

Dikarenakan adanya koreksi atas target pendapatan pajak daerah sehingga terdapat kenaikan sebesar 25,71 %,” rincinya sembari menyatakan untuk target pendapat retribusi terdapat pengurangan 13,78 persen.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved