Breaking News:

DPRD Batola

Usai Uji Publik, DPRD Batola Sampaikan Empat Inisiatif Raperda

DPRD Barito Kuala sampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dalam kesempatan Sidang Paripurna.

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Hari Widodo
Humas DPRD Batola
Saleh, Ketua DPRD Barito Kuala, saat meyerahkan empat Raperda Inisiatif kepada Bupati Batola Hj Noormiliyani pada sidang Paripurna Senin (13/9/2021)  

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Setelah melalui uji publik pada 7 September 2021 lalu, DPRD Barito Kuala sampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dalam kesempatan Sidang Paripurna, Senin 13/9/2021).

Penyampaian Raperda Inisiatif ini dilakukan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Diungkapkan Saleh, Ketua DPRD Batola, empat Raperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, tentang Lambang Daerah, Nama Jalan dan Jembatan, tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. 

"Alhamdulilah ke empat Raperda yang disampaikan dapat respon baik dan apresiasi dari pemerintah daerah, terutama bupati," terang Saleh. 

Ia pun menambahkan, satu dari empat Raperda yang ada, yaitu tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebelumnya sudah pernah dilakukan Bupati Batola Hj Noormiliyani saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada 2014 lalu. 

Sehingga mengerti betul penting dan besarnya manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum. 

Rapat Paripurna DPRD ke-5 asa sidang I tahun sidang 2021-2022, Senin (13/9/2021).
Rapat Paripurna DPRD ke-5 asa sidang I tahun sidang 2021-2022, Senin (13/9/2021). (Humas DPRD Batola)

Selain itu, Noormiliyani juga mengutarakan pandangan serupa pada Raperda inisiatif tentang Pengembangan Usaha Mikro. 

Bupati menilai sudah saatnya kita memiliki payung untuk melindungi UMKM yang ada di Batola, sehingga dapat berkembang lebih maksimal dalam menjalankannya. 

"Saya sangat mengapresiasi dan menyoroti dua Raperda Inisiatif ini, karena akan sangat membantu masyarakat dalam berusaha dan mendapatkan haknya dalam hal bantuan hukum," pungkas bupati perempuan pertama di Kalsel ini. (Aol) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved