Breaking News:

Berita Kabupaten Banjar

Fraksi Setuju Raperda APBD Tahun 2022 Disahkan, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Banjar

Ketua DPR Kabupaten Banjar Rofiqi nilai APBD 2021 angkanya sekitar Rp 1,8 triliun, pada tahun 2022 ini mungkin akan berkisar di angka Rp 1,2 triliun.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUKHTAR WAHID
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Muhammad Rofiqi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banjar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 untuk disahkan menjadi perda.

Itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda pemandangan akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Banjar Tahun 2022 di Gedung DPRD di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/9/2021).

Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Banjar H Said Idrus Alhabsyi dengan agenda dua acara, yaitu pemandangan akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan STOK dan mengenai APBD Tahun 2022. 

Namun, agenda rapat paripurna tentang pemandangan akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan STOK Pemerintah Kabupaten Banjar ditunda atas usulan fraksi. Karena, perlu dibahas kembali dengan pansus.

Baca juga: Stok Darah PMI Kabupaten Banjar Hanya Tersisa 8 Kantong

Baca juga: Komunitas Relawan Buser 690 Banjar Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Kalteng

Ketua DPRD Banjar Muhamad Rofiqi, mengatakan, terkait pemandangan akhir fraksi terhadap raperda  RAPBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah lebih kecil dibanding pendapatan APBD Tahun 2021.

"Defisitnya sangat dalam dari pada tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin APBD angkanya sekitar Rp 1,8 triliun. tahun 2022 ini mungkin akan berkisar di angka Rp 1,2 triliun," katanya.

Menurut Rofiqi, melihat postur APBD 2022, sekitar Rp 700 miliar hingga Rp 750 miliar itu akan digunakan untuk belanja pegawai.

"Kalau kita punya APBD 2022 hanya sekitar Rp 1,2 triliun, tentu hanya ada sisa Rp 400 miliar. Dana Rp 400 miliar itu untuk pembangunan," katanya.

Baca juga: VIDEO Relawan Emergency Banjar Response Dilepas Dandim dan Kapolres ke Katingan

Baca juga: Nilai Tes PPPK Dibawah Passing Grade, Guru SMPN 4 Cintapuri Ini Berharap Masa Kerja Jadi Penentu

Rofiqi mengatakan masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat konsen penanganan Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap pemasukan daerah.

Kader Partai Gerindra Kabupaten Banjar tersebut, menjelaskan, selama ini sumber pendapatan Pemkab Banjar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat.

"Pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar sekitar Rp 200 miliar. Dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp 1,5 triliun. Daerah kita belum seperti Kabupaten Badung di Provinsi Bali yang pendapatan PAD pada sektor pariwisata lebih besar daripada dana transfer pemerintah pusat," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved