Breaking News:

Berita Banjarbaru

Percepat Penyaluran Bansos, Mensos Risma Minta Bank Himbara dan Pemda Dekatkan Layanan untuk KPM

Mensos Risma meminta Bank Himbara di Kalsel untuk mendekatkan layanan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
HUMAS PEMKO BANJARBARU
Wakil Wali Kota Banjarbaru, Warto, SE, dampingi Menteri Sosial RI, Tri Risma Maharini, ke Panti Sosial Budi Luhur di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendekatkan layanan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial.

Bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat, agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata Mensos usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin (15/9/2021) dari rilis Kemensos.

Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca juga: Pencairan BST di Kantor Pos Paringin Berlangsung Hingga Sabtu, 873 KPM Dilayani

Baca juga: BST Kembali Disalurkan, 6.307 KPM di Balangan Menerima Uang Tunai Dua Bulan Sekaligus

Baca juga: Bansos Sembako Rp 200 Ribu Cek Data Penerima di dtks.kemensos.go.id, KPM Dapat Setahun Penuh

Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis.

Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai.

Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan. 

Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang sebesar Rp200-600 ribu.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak  fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Mensos. Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Mensos memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. 

Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Mensos.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Baca juga: VIDEO Penyaluran Bansos di Kalsel Terlambat Membuat Mensos Tri Rismaharini Marah

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya. 

Mensos meminta pihak bank,  pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.
(banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved