Breaking News:

Berita Banjarmasin

Polemik Over Kapasitas Lapas dan Rutan, Mantan Wamenkumham RI Sodorkan 11 Poin Masukan

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Periode 2011-2014, Profesor Denny Indrayana memberikan masukan terkait polemik Over Kapasitas Lapas dan Rutan

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Instagram Lapas Banjarbaru
Tim Satops Patnal Lapas Banjarbaru melakukan kontrol rutin mencegah gangguan kamtibmas. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persoalan over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) sudah menjadi polemik lama dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasar data Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang diperbaharui, Rabu (15/9/2021), tiga belas dari total empat belas Lapas maupun Rutan yang ada di Kalsel mengalami persoalan ini.

Dari total kapasitas ke empat belas Lapas dan Rutan di Kalsel yang seharusnya hanya menampung 3.657 narapidana maupun tahanan, namun nyatanya diisi 9.825 narapidana maupun tahanan.

Jika dipersentasekan, maka rata-rata over kapasitas yang dialami Lapas dan Rutan di Kalsel mencapai 169 persen.

Baca juga: Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Naik ke Penyidikan, Kini Total Ada 46 Korban Tewas

Baca juga: Total Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Kini 45, Polisi Berhasil Identifikasi 3 Orang

Baca juga: Kebakaran Lapas Tangerang Terindikasi Kelalaian, Polisi Periksa 22 Saksi dari 73 Korban Selamat

Menurut pandangan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Periode 2011-2014, Profesor Denny Indrayana, masalah ini seharusnya bukan lagi hanya dilihat sebagai masalah bagi satu atau dua Kementrian saja.

"Secara umum persoalan reformasi Lapas sebaiknya menjadi presidential issue atau menjadi atensi lembaga kepresidenan langsung. Bisa oleh Presiden atau Wakil Presiden, tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Menkumham saja atau bahkan hanya Menkopolhukam," kata Prof Denny kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (15/9/2021).

Pasalnya kata Prof Denny, persoalan ini juga harus ditangani dengan wewenang lintas Kementrian dan Kemenkoan, termasuk soal kecukupan anggaran.

Atas perihal pelik tersebut, Ia mengungkapkan sejumlah alternatif langkah baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dinilainya bisa dilakukan saat ini.

Untuk solusi jangka pendek, yaitu pertama, Menkumham mengeluarkan demi hukum narapidana yang dasar hukum penahanannya di lapas sudah tidak ada lagi, misalnya, karena tidak adanya petikan putusan pengadilan.

Kedua, Presiden memberikan grasi dan amnesti massal untuk nara pidana pengguna narkoba, tentu dengan proses seleksi yang ketat dan bebas dari praktik koruptif.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved