Breaking News:

Berita Banjarmasin

Sanksi Kedisiplinan PNS Terbaru Lebih Tegas, Wali Kota Banjarmasin : Akan Kita Sosialisasikan

Sanksi kedisplinan terbaru bagi pns lebih berat. Wali Kota Ibnu Sina berjanji akan mensosialisasikan aturan ini

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Ilustrasi-Peserta tes SKD CPNS 2021 di Pemprov Kasel menjalani tahapan Face recognition, Selasa (14/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PP ini yang diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 ini pun mengatur sanksi lebih tegas jika PNS melanggar kewajiban.

Ada sanksi ringan, sedang hingga berat yang diatur dalam PP ini bahkan sampai pada pemberhentian. Bahkan PNS yang sering mangkir dari pekerjaannya tanpa ada alasan yang jelas bisa dipecat.

Misalnya saja PNS yang absen selama 10 hari kerja tanpa alasan jelas bisa dipecat. Termasuk apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.

Baca juga: Polda Kalsel Ungkap Kasus Dugaan Gratifikasi, Oknum PNS RSUD Ulin Kena OTT Terima Rp 11,5 Juta

Baca juga: TPP PNS Terlambat Direalisasikan, Simak Penjelasan Kepala BPKAD Kotabaru Risa Ahyani

Baca juga: Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Dua Hari Lagi, Kemenag Siapkan Dana Rp 674 Miliar

Salah seorang PNS di lingkup Pemko Banjarmasin, Yul Poliatma mengaku sudah mengetahui adanya PP Nomor 94 Tahun 2021 ini.

"Kalau sekilas membaca, PP ini lebih berat dari aturan sebelumnya," ujar pria yang akrab disapa Om Yul ini.

Om Yul pun berharap Pemko Banjarmasin khususnya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa segera mensosialisasikan PP terbaru ini.

"Alangkah lebih eloknya kalau PP ini disosialisasikan, karena bisa saja banyak ASN yang acuh bahkan tidak tahu," katanya.

Pria yang juga bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini pun berharap kebijakan ini di Banjarmasin bisa diterapkan dengan ditunjang infrastruktur.

"Ada aturan yang mengharuskan ASN di lingkup Pemko Banjarmasin melakukan absen dengan cara elektronik. Apakah sudah siap dengan infrastruktur yang ada ? Jangan sampai nantinya ASN pas absen tapi tidak bisa. Apalagi di di saat pandemi Covid-19 ini, ada kantor yang menerapkan sistem pembagian jam kerja. Jangan sampai ASN bermasalah berkaitan jam kerjanya, apalagi 10 hari bolos kerja bisa diberhentikan," katanya, Rabu (15/9/2021).

Meskipun demikian, Om Yul pun mengaku pada prinsipnya dirinya akan mengikuti PP terbaru ini.

"Itu konsekuensi yang harus dijalani oleh ASN. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan dan diterima. Karena sudah kewajiban kita untuk menjalankan aturan," tutupnya.

Baca juga: Maksimal Gaji Rp 8 Juta, PNS Bisa Dapat Pembiayaan Perumahan dan Renovasi dari BP Tapera

Dikonfirmasi terkait dengan adanya PP Nomor 94 Tahun 2021 ini, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina pun menerangkan akan melakukan sosialiasi.

Dan adanya PP terbaru ini, Ibnu pun berharap ASN (Aparatur Sipil Negara, red) di lingkup Pemko Banjarmasin pun semakin disiplin.

"Akan kita sosialisasikan terlebih dahulu. Semoga disiplin ASN semakin baik. Kadang-kadang pandemi Covid-19 disalahgunakan," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved